Sekwan Busel Mengundurkan Diri

1,385 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

BATAUGA-La ode Hasani mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat (sekwan) Buton Selatan (Busel). Surat pengunduran diri La Ode Hasani telah diterima kepala daerah dan pimpinan DPRD Busel.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKD-SDM) Busel, La Ode Firman Hamzah mengatakan, pengajuan surat pengunduran diri sekwan Busel ke pemerintah daerah dan pimpinan DPRD sudah dilakukan sejak beberapa pekan lalu. Dalam surat tersebut, La Ode Hasani mengaku jika ia sudah tidak bisa lagi meneruskan jabatannya dengan alasan berhalangan tetap atau sakit. “Surat Permohonan pengunduran diri yang bersangkutan sudah disampaikan ke Bupati dan ketua DPRD,” kata Firman saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (24/8).

Firman menjelaskan, sesuai dengan ketentuan PP 18 pasal 31 ayat dua Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dewan (sekwan) menyebutkan bahwa secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota. Namun secara administratif sekwan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui sekretaris Daerah (sekda). “Kemudian, mekanisme pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam Pasal 31 ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa Sekretaris DPRD kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, proses pengangkatan dan pemberhentian sekwan juga diatur dalam ketentuan PP Nomor 11 Pasal 127 ayat empat tentang manajemen pegawai negeri sipil (PNS). Disitu disebutkan bahwa khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, sebelum ditetapkan oleh PPK dikonsultasikan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” tambah master catur Sultra itu.

Kendati terdapat pertentangan dalam ketentuan tersebut, namun Pemda lebih bersikap pada kelengkapan berkas yang diajukan yang bersangkutan. Setelah berkas dinyatakan rampung, Pemda kemudian mendorong kembali ke pimpinan DPRD sebagai bentuk konsultasi Pemda terhadap DPR untuk kemudian mendapat persetujuan. “Setelah semua rampung selanjutnya kitaakan berhentikan yang bersangkutan jika sudah ada persetujuan. Lalu kemudian Pemda akan menunjuk plt sebagaimana yang di setujui lagi oleh pimpinan DPR,” tambahnya.

Rencananya, pengisian jabatan sekwan Busel defenitif akan dilaksanakan bersamaan dengan pengisian tujuh jabatan pimpinan tinggi Pratama (eselon dua) lainnya yang hingga kini masih kosong di Busel.

Sekedar diketahui, kedelapan SKPD yang kosong tersebut adalah BKD-SDM, kesehatan, kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, Nakertrans dan perizinan dan pelayanan terpadu satu atap. (Dny)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.