MEMAKNAI HARI STATISTIK NASIONAL DI ERA MILENIAL

169 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

SUDAH tahukah Anda 26 September itu adalah peringatan hari apa? Mungkin masih banyak yang kurang tahu kalo tanggal ini merupakan hari bersejarah bagi insan perstatistikan Indonesia, karena tanggal 26 September diperingati sebagai Hari Statistik Nasional.

Kegiatan statistik di Indonesia telah berlangsung sejak Indonesia masih berada di bawah pemerintahan Belanda dengan berdirinya kantor statistik di Bogor oleh Direktur Pertanian dan Perdagangan pada tahun 1920. Lalu pada tahun 1924, lembaga ini memiliki nama resmi Centraal Kantoor voor de Statistik (Kantor Pusat Statistik) dan dipindahkan ke Batavia (Jakarta). Setelah melewati proses panjang, pada 1 Juni 1957 berubah nama menjadi Biro Pusat Statistk (BPS) sesuai Kepres RI No. 131 tahun 1957. Usai merdeka pada 24 September 1960, pemerintah Indonesia membuat Undang-undang No.6 Tahun 1960 tentang pelaksanaan Sensus, yang kemudian disempurnakan dengan UU nomor 7 Tahun 1960 pada 26 September 1960 tentang penyelenggaraan statistik secara menyeluruh, tidak hanya sensus. Setahun berikutnya pada 1961, Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) meminta tiap negara untuk melakukan sensus penduduk secara serentak. Di tahun inilah Indonesia mencatat sejarah sebagai negara yang melakukan sensus penduduk pertama kali setelah merdeka. UU tersebut kemudian disempurnakan kembali dengan UU No. 16 Tahun 1997 yang kemudian mengganti nama Biro Pusat Statistik menjadi Badan Pusat Statistik (BPS), dengan penyelenggaraan statistik yang lebih sempurna.

Sejarah hari statistik sendiri bermula dari keinginan besar Sugito Suwito yang menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Statistik saat itu untuk menciptakan suatu momen besar yang mampu membawa masyarakat Indonesia untuk sadar akan peran penting statistik. Pada 28 Juni 1960, Sugito  berkesempatan menemui Presiden Soeharto untuk meminta petunjuk terkait penetapan Hari Statistik Nasional. Melalui proses panjang nan berliku, upaya Sugito membuahkan hasil dan tanggal 26 September terpilih sebagai Hari Statistik Nasional melalui surat keputusan nomor B.259/M.Sesneg/1996 pada 12 Agustus 1996. Alasan terpilihnya tanggal 26 September adalah dilatarbelakangi tonggak sejarah statistik melalui UU Nomor 7 Tahun 1960 yang ditetapkan pada 26 September 1960. Sejak berlakunya SK tersebut, hingga saat ini tanggal 26 September diperingati sebagai Hari Statistik Nasional.

Di era digital ini atau yang lazim disebut era milenial, perilaku para generasi Y atau yang disebut sebagai generasi milenial, sudah tidak dapat dipisahkan dengan internet. Arus globalisasi semakin deras, dimana semua sisi kehidupan sosial, ekonomi, politik, hingga budaya antara satu wilayah dengan wilayah lainnya tidak lagi memiliki batas atau borderless. Teknologi dan informasi berkembang secara exponensial dan dalam jumlah masif.

Saat ini masih segelintir orang yang telah mampu memaknai data statistik. Tidak sedikit pengamat yang keliru menafsirkan data kemiskinan, pengangguran, atau inflasi. Sehingga analisis mereka seringkali simpang siuir, tidak jelas maksudnya. Sebagai contoh indikator penting Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Indonesia saat ini masih berada pada level sedang, jauh tertinggal dari negara maju. Pemerintah menginginkan untuk menaikan IPMnya. Nah sebelum tahu bagaimana caranya, kita perlu tahu apa makna IPM. IPM merupakan indikator keberhasilan pembangunan daerah/negara. Untuk memaknainya, perlu dipahami tiga indikator pembentuknya yakni kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Indikator kesehatan diukur dari angka harapan hidup, yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi di bawah satu tahun. Artinya upaya untuk menaikkan IPM dapat dilakukan salah satunya dengan menurunkan tingkat kematian bayi.

Selama ini masyarakat masih awam dengan istilah statistik. Apalagi untuk memaknainya. Bahkan mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi juga kerap kali was-was bila mendengar mata kuliah statistik. Statistik dianggap sukar, terlalu banyak angka yang membuat pusing dengan sekeranjang metode statistik yang rumit yang sanggup membuat badan meriang. Mempelajari statistik dianggap momok menakutkan, padahal penerapan statistik hampir kita temukan di semua sudut kehidupan kita, seperti pada bahasa iklan politik yang sering wara-wiri di media cetak, internet, ataupun elektronik, penelitian lembaga-lembaga survei tertentu untuk membuktikan kredibilitas paslon AB yang lebih tinggi dibanding paslon lainnya, seluruhnya menggunakan penerapan statistik yang dimanfaatkan sebagai alat propaganda untuk menarik dukungan pemilihnya.

Dalam beragam acara debat politik, statistik dimanfaatkan sebagai bahan dan alat untuk memainkan pola pikir masyarakat, bahkan mendikte masyarakat. Misalnya dengan mengambil angka-angka kemiskinan, pengangguran, jumlah tenaga pendidik, daya tarik ekonomi suatu wilayah, serta beragam isu-isu politik dalam negeri maupun luar negeri, sejatinya telah memanfaatkan peran ilmu statistik di dalamnya. Namun dengan pemaknaan yang salah, dampak buruk dari suatu fenomena kehidupan sosial ekonomi akan sangat dirasakan, terlebih bagi masyarakat awam yang masih tidak melek statistik. Ditambah lagi di kehidupan era digital ini sangat memungkinkan begitu cepatnya informasi tersebar. Hal ini akan memaksimumkan jumlah korban akibat tidak melek statistik tersebut.

BPS telah memprediksi bahwa Indonesia akan mencapai pengguna internet 140 juta jiwa atau lebih dari separuh dari jumlah penduduk di Indonesia, dan menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Keberadaan internet melalui media sosial saat ini sedikit banyak membawa pada semakin berkembangnya dunia digital. Pentingnya memaknai statistik dengan benar akan sangat mempengaruhi kemajuan bangsa kita. Hal ini sesuai dengan penelitian Asian Development Bank (ADB) bahwa negara yang telah melek statistik perkembangannya jauh lebih cepat dibanding yang tidak melek, bahkan menciptakan gap yang sangat jauh.

Berkaitan dengan hal tersebut, tahukah kita, bahwa saat ini statistik telah menjadi sangat penting, semakin populer. Kebutuhan akan data telah menjadi kebutuhan primer para pemangku kebijakan. Kebijakan  One Data Policy yang dicetuskan pemerintahan Joko Widodo-Yusuf Kalla telah menjadikan keberadaan data sebagai tonggak keberhailan pembangunan nasional. BPS dipercaya sebagai sentral dari kebijakan tersebut, bersama-sama dengan Kementerian Lembaga sebagai pelaksananya.

Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri di tengah cepatnya informasi yang berkembang di era milenial ini, kualitas data yang ada seringkali dipertanyakan. BPS terkadang dicap sebagai penyedia data ABS (asal Bapak Senang). Padahal jerih payah pencari data BPS di lapangan sama sekali tidak pernah terekspos luas. Masyarakat ataupun para pelaku dunia usaha yang terkena survei atau sensus seringkali tidak memberikan jawaban apa adanya. Sehingga tanggungjawab penyedia data berkualitas seyogyanya adalah semua pihak bersama masyarakat.

Statistik perlu dipopulerkan agar masyarakat awam mampu memaknai data yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, Hari Statistik Nasional hendaknya menjadi momentum bagi semua insan statistik dan seluruh masyarakat, untuk secara bersama-sama meningkatkan kepedulian dan peran serta pada upaya peningkatan kualitas statistik demi kemajuan bangsa. Semua orang hendaknya terus mengupdate diri untuk terus memaknai statistik. SELAMAT HARI STATISTIK NASIONAL.

PENULIS : INDRYANTY YAKUB, SST

STAF BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BAUBAU

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.