Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Buton Tolak Iis Eliyanti

160 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

PASARWAJO– Rencana pelantikan Wakil Bupati (Wabup) Buton menuai pro dan kontra. Senin 1 Oktober 2018, DPRD Buton melakukan sidang Paripurna pengesahan tata tertib pemilihan wakil Bupati Buton. Di hari yang sama, dua kelompok massa mendatangi kantor DPRD Buton.

Massa Pendukung Iis Eliyanti saat audiens dengan anggota DPRD Buton (foto : Ihsan)

Massa yang pro pelantikan Wabup Buton, mendesak agar istri mantan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun, Iis Eliyanti secepatnya dilantik sebagai Wabup Buton.

Massa pro pelantikan Wabup Buton, Laode Farhan mendesak agar pemerintah daerah dan DPRD Buton segera melakukan proses pelantikan. Sehingga pemerintahan lebih sempurna jika bupati didampingi oleh wakil bupati.

“Kami menginginkan secepatnya ada yang menjadi wakil bupati. Alasannya jelas jika bupati jalan sendirian tidak mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik,” ujarnya.

Dia mengaku, aksi yang dilakukan untuk menetralkan kepentingan berbagai pihak.

“Paripurnakan wakil bupati. Harapan masyarakat agar Iis Eliyanti dilantik jadi wakil bupati,” pintanya.

Koordinator Aliansi Pemerhati Masyarakat (Ampera) Albert mengatakan, aksi damai yang digelar mempertanyakan pelantikan Iis Eliyanti sebagai wakil bupati.

“Gerakan kami sesuai amanat ketentuan perundangan untuk mempertanyakan Pansus Iis Eliyanti. Agar masyarakat tahu,” terangnya.

Salah seorang orator lainnya, Fahrul menjelaskan, percepatan pelantikan wakil bupati akan meredam gejolak dikalangan masyarakat. Makanya, dia meminta agar DPRD Buton segera membentuk Pansus pelantikan wakil bupati.

Sementara, Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat yang dipimpin Idrus, menolak pengajuan nama Iis Eliyanti sebagai wakil bupati. Pasalnya, mereka menilai pengajuan nama Iis Eliyanti tidak sesuai mekanisme.

“DPRD Buton tidak menyambung aspirasi masyarakat,” katanya.

Dia meminta proses pelantikan Wabup Buton disesuaikan mekanisme. Terlebih, yang dipilih sebagai Wabup adalah harus warga Buton.

Orator lainnya, Ovan menegaskan, proses pengajuan nama Iis Eliyanti tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. Pasalnya, masyarakat berharap nama yang diajukan sebagai wabup adalah orang Buton.

Ketua DPRD Buton Laode Rafiun menjelaskan, proses pelantikan Wakil Bupati Buton, DPRD bekerja sesuai dengan Undang-undang Nomor 23. Sehingga pemilihan wakil bupati menjadi kewenangan DPRD.

Penyampaian nama calon Wabup, lanjut Rafiun, disampaikan kepada Bupati Buton. Kemudian dilanjutkan ke DPRD dan diproses.

“Aspirasi semua harus disesuaikan dengan pengisian tata cara pengangkatan wakil bupati agar apa yang dihasilkan usulan parpol sesuai mekanisme perundang-undangan. Harus sejalan sehingga diterima sesuai pihak,” jelasnya.

Dia membenarkan parpol sudah melakukan usulan kepada bupati. Bahkan bupati juga sudah mengajukan ke DPRD.

“Kami di DPRD juga tidak bisa didesak namun yakin saja kinerja DPRD akan melakukan yang terbiak untuk daerah,” paparnya.(INS/IKSN)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.