Polres Buton Bakal Kembali Layangkan Surat Klarifikasi Pada Arfahu

477 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

-Terkait pengelolaan KM. Abdi Praja II

Pasarwajo-Kasus dugaan penyelewengan pengelolaan KM. Abdi Praja II yang dikelola ketua Kelompok Usaha Bersama (kube) mentari, Arfahu terus didalami Kepolisian polres Pasarwajo. Hingga kini, pihak kepolisian belum mendapati adanya kerugian negara dalam kasus tersebut.

Kapolres Pasarwajo, AKBP Andi Herman SIK, melalui Kasat Reskrimnya, AKP Najamuddin mengatakan, kasus terus masih dalam proses penyekidikan. Kata dia, Pihaknya sudah beberapa kali melayangkan undangan ketua kube mentari, Arfahu untuk mengklarifikasi persoalan tersebut. Namun yang bersangkutan tidak pernah memenuhi undangan tersebut dengan alasan sakit.

Menurutnya, pihaknya sudah melakukan pendalaman kasus. All hasil, pemerintah daerah Buton Selatan (Busel) belum pernah mengeluarkan anggaran terkait pembiayaan operasional kapal tersebut. “Selain itu, proporsi kapal itu belum Pindak ke pihak ketiga. Tidak ada juga penjualan seperti informasi yang berkembang. Sehingga kita masih mencari dimana letak dugaan pidana itu. Namun kami masih mendalami terus kasus ini,” tutur Naja, sapaan akrab AKP Najamuddin saat dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya belum lama ini.

Ia menambahkan, Pemda Busel juga mengakui jika pihak Pemda belum mengeluarkan anggaran terkait operasional kapal tersebut. “Betul bahwa informasi yg beredar itu kalau kapal itu dioperasikan diluar daerah, tapi kita harus melihat kerugian apa yang ada disitu. Adakah kerugian negara disitu? Kalau kita melihat opsikan kita harus tahu dulu adalah kerugian negara disitu,” tambahnya.

Kendati demikian, mantan Kapolsek Batauga itu akan kembali melayangkan surat kepada Arfahu untuk mengklarifikasi persoalan tersebut. “Kita lihat informasi nya dulu apa yang bersangkutan ada di tempat baru kita undang untuk Klarifikasi. Jadi bukan panggilan, undangan klarifikasi. Karena kalau panggilan itu berarti sudah pada tahap penyidikan. Ini masih penyelidikan,” pungkasnya.

Perlu diketahui, KM. Abdi Praja II yang merupakan bantuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia itu telah menjadi temuan BPK tahun 2016 karena belum tercatat sebagai aset daerah.

Selain itu, pihak pengelola yakni ketua kube Mentari, Arfahu juga tidak pernah memberikan hasil pengoperasian kapal tersebut kepada daerah. Padahal dalam kontrak perjanjian antara kube Mentari dan Pemda Busel, daerah memperoleh 30% dari hasil pengelolaan kapal tersebut. Dny

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.