SK Pembentukan Kelompok Tani Wadalima Dibekukan

198 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Batauga-Kepala Kantor Kelurahan Lakambau, Amran Aingke resmi membatalkan Surat Keputusan (SK) lurah Lakambau nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan pengukuhan kelompok tani Wadalima. Pembatalan ini berdasarkan SK Lurah Lakambau Nomor 02 tertanggal 18 Oktober 2018.

Kepala kantor KPH Lakompa, La Mberi mengatakan, terbitnya SK tersebut menyusul ditemukannya oknum Kelompok tani Wadalima yang memanfaatkan kelompok tani tersebut untuk kepentingan pribadi. Selain itu, oknum kelompok tani Wadalima dalam menyelenggarakan kegiatan kemitraan tidak sesuai dengan ketentuan naskah kesepakatan kerjasama (NKK) antara kelompok tani Wadalima dengan kementerian kehutanan yang diwakili oleh KPH unit III Lakompa. Sehingga hal ini dianggap sangat merugikan kelompok tani.

Disamping itu juga, Lanjutnya, anggota kelompok tani Wadalima yang diketuai, Arifin pandu, belum juga melakukan kegiatan kemitraan sesuai dengan rencana kerja tahunan (RKT) Wadalima. “Jadi, untuk sementara jangan dulu ada aktifitas yang dilakukan oleh warga yang mengatasnamakan Wadalima karena kelompok tani saat ini sudah dibekukan sementara,” kata La Mberi saat di temui di kantornya, Senin, (22/10).

Lebih jauh dikatakan, pembatalan SK pembentukan dan pengukuhan kelompok tani Wadalima itu diambil berdasarkan pertimbangan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial. “Jadi kalau masih ada yang melakukan aktivitas pengolahan kayu di kawasan kemitraan tersebut maka yang bersangkutan akan berurusan dengan hukum. Kami tidak segan-segan untuk menangkap,” ancamnya.

Aktifitas pengolahan hutan di kawasan kemitraan oleh ketua kelompok tani Wadalima, Arifin Pandu sangat meresahkan warga. Bahkan, diduga kuat terdapat kerugian negara didalam pengolahan tersebut. Pasalnya, Arifin Pandu tak pernah menjalankan kewajibannya terkait dengan bagi hasil dari pengelolaan hutan tersebut. Padahal, dalam perjanjian NKK, negara memperoleh pembagian 25 persen dan daerah 5 persen dari hasil tersebut.

Arifin Pandu malah membuat akta jual beli kayu dengan perusahan CV. Pola Sejahtera yang dipimpin oleh La Ode Sehe Maruf.

Perlu diketahui juga bahwa polres Baubau telah menetapkan ketua kelompok tani Wadalima, Arifin Pandu sebagai tersangka atas dugaan kasus ilegal logging. Namun hingga kini, pihak kepolisian polres Baubau belum juga menahan Arifin Pandu. Dny

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.