Kuasa Hukum Pemkab Busel Berharap MK Tolak Permohonan Pemkab Selayar

98 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

JAKARTA-Pemeriksaan Saksi dan Ahli dari Pemerintah Kabupaten Buton Selatan di Mahkamah Konstitusi, terkait Pengujian Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan sudah selesai.

Dalam sidang kali ini

dihadirkan sejumlah saksi. Diantaranya, La Ode Hasmin Ilimi yang kapasitasnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Buton dan Ketua Tim Deklarasi Pemekaran Buton Selatan.

Saat memberikan kesaksiannya, La Ode Hasmin Ilimi menyatakan, pada saat Undang-Undang dibuat telah menerangkan bahwa Lampiran Peta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 telah melalui prosedur yang benar serta melalui koordinasi berjenjang antara Pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat dan DPR RI.

Sementara Ahli Tata Negara atas nama Muhammad Ruliyandi, SH. MH ketika bersaksi cukup memberikan angin segar bagi Pemkab Busel untuk mempertahankan pulau Kawi kawia. Kata dia, esensi Peta dalam Lampiran Undang-Undang Busel harus dimaknai cakupan wilayah, bukan penempatan Koordinat.

Ahli dokumen atas nama Prof. Dr. La Niampe, M.Hum menerangkan dalam sejarahnya Selayar adalah bagian dari Kesultanan Buton sebagai induk dari Kabupaten Buton Selatan.

Acara sidang selanjutnya adalah Kesimpulan yang akuasa Hukum Pemkab Busel, Imam Ridho Angga Yuwono berharap Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan Pemda Kepulauan Selayar.(in)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.