Sengketa Pulau Kawi-kawia, Pemda Busel Berpeluang Menang

314 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Batauga-Sengketa pulau kawi-kawia antara pemerintah Buton Selatan (Busel) dan Kepulauan Selayar semakin mengerucut. Pemda Busel menilai, Mahkamah konstitusi (MK) seharusnya tidak lagi membahas subtansi gugatan Pemda Selayar. Pasalnya, gugatan Pemda Selayar dianggap prematur.

Kuasa hukum Pemda Busel, Imam Ridho Angga Yuwono mengatakan, hasil kesimpulan sementara, pihaknya menilai persoalan saat ini mengenai peta wilayah terkait cakupan wilayah administratif. Namun, diakuinya jika terdapat kesalahan pada titik koordinat batas tegas antara Pemda Busel dan Selayar. Sehungga persoalan ini hanya bisa diselesaikan pada tingkatan Kemendagri mengingat persoalan tersebut telah diatur dalam Permendagri nomor 1 pasal 41 tahun 2017. “Nah, ini yang belum pernah dilewati oleh kedua belah pihak ini, entah dari Busel dan Selayar. Sementara untuk Pemda Busel sudah melaksanakan batas tegas ini di tahun 2019 ini. Makanya dengan hal ini kami berharap pada MK permohonan Selayar itu dianggap prematur,” papar Angga saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulernya, Minggu (16/12).

Kata dia, berdasarkan perjalanan sidang, ia menilai bahwa Pemda Busel bisa memenangkan perkara ini apabila MK tidak harus lagi melihat subtansi gugatan Pemda Selayar. Pasalnya, kedua belah pihak belum melewati persoalan subtansi yang diatur dalam Permendagri. “Jadi bijaknya MK jangan menerima permohonan itu. Makanya peluangnya kita agak lebih bagus,” tambahnya.

Lebih jauh dikatakan, Pemda Busel sudah beritikad baik dengan berupaya mengkonsultasikan hal tersebut pada Kemendagri. Apalagi, Pemda Busel telah menganggarkan batas tegas tersebut pada anggaran tahun 2019. “Jadi nanti sengketa batas daerahnya di Permendagri. Disitu tentu lebih detil ketimbang di MK. Karena disitu semua data-data dan bukti akan di ambil oleh pemerintah kemudian memutuskan batas daerahnya,” nilainya.

Sidang sengekta pulau kawi-kawia antara Pemda Busel dan Selayar dengan Nomor Perkara: 24/PUU-XVI/2018 di Mahkamah Konstitusi (MK) masih terus berlanjut. Pada sidang berikutnya, Pemda Busel diberi kesempatan untuk mengambil kesimpulan sampai Selasa, (11/12) lalu. “Kita sudah ajukan berkas itu kemarin. Hanya untuk jadwal sidang berikutnya itu belum ada kepastian dari MK. Tapi yang pasti, Pemda Busel ini akan melaksanakan proses penegasan batas. Sehingga disitulah sengketa administratif nya yang harus dilakukan,” tutup Angga. (Dny)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.