Pemda Busel Jawab Tuntutan MPB dan GMP

224 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Batauga-Sejumlah tuntutan masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Masyarakat Perubahan Buton Selatan (MPB-Busel) dan Aliansi Pemberhati Daerah Buton Selatan (APD-Busel) yang disuarakan melalui aksi unjukrasa beberapa waktu lalu dijawab pemerintah Busel melalui dialog terbuka di gedung Lamaindo, Selasa (18/12).

Pertemuan itu dihadiri Asisten dua Pemda Busel, Maharuddin, kadis UKM, Amril Tamim, Perwakilan Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP), Nafiruddin, perwakilan dinas perumahan dan perwakilan dinas pariwisata. Sementara dari MPB Busel dihadiri ketua cabang HMI kota Baubau, La Ode Rizky dan korlap MPB, Irwansyah.

Saat menggelar aksi, mereka mempertanyakan sejumlah polemik persoalan yang terjadi di Busel. Antara lain penyaluran bantuan kapal yang tidak tepat sasaran, pembangunan rumah nelayan yang tidak merata, pembangunan pasar yang diduga tidak efektif, persoalan pariwisata dan proses pengangkatan dan penempatan pejabat pimpinan tinggi pratama yang diduga tidak melalui seleksi Asesment.

Menanggapi hal itu, kadis UKM, Amril Tamim membenarkan bahwa pasar yang terletak di kelurahan bandar Batauga belum difungsikan. Namun bukan berarti tidak fungsikan.
Saat ini, pihaknya terus merehab bangunan peninggalan PJ. Muhamad Faizal itu. “Jadi siapa yang mau masuk sekarang, silahkan masuk. Hanya kita inginkan ini agar pelaku pasar kita bisa nyaman saat berjualan,” papar Amril.

Selain kondisi bangunan yang mulai rusak, fasilitas pendukung lainnya seperti air bersih juga belum tersedia. Untuk mengaktifkan kembali dan memberikan kenyamanan kepada pelaku pasar maupun pembeli, dibutuhkan operan SKPD. “Kita sudah anggarkan untuk air ini hanya ternyata tidak ada air tawar, semua asin. Jadi pasar itu bukan hanya perindag, tapi disitu ada dinas lain misalnya PU, PDAM. Untuk listrik sudah dipasang. Hanya pematangan lahannya belum,” tambahnya.

Berdirinya bangun pasar itu memberi dampak positif terhadap pembangunan dan nilai ekonomi daerah. Saat ini, sejumlah fondasi rumah sudah terlihat berdiri. Karena itu, adik anggota DPR RI komisi 11 yang juga mantan walikota Baubau dua periode, Amirul Tamim, berjanji akan mengaktifkan pasar yang menelan anggaran miliaran rupiah itu pada Januari mendatang. “Saya juga harap kepada GMP untuk mari kita bersama-sama menjaga itu pasar,” harapnya.

Berbeda dengan polemik di BKD-SDM. Plt, kepala BKD-SDM Busel, La Ode Firman Hamzah membantah semua tudingan MPB. Kata dia, pihaknya sudah menjalankan proses lelang secara transparan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. “Saya tantang adik-adik sekarang, tunjukan pada saya aturan makanan yang saya langgar. Jika itu ada laporkan saya,” tegas Firman.

“Mengenai Asesment, itu biar tidak ikut Asesment sekarang asal sudah pernah ikut Asesment sebelumnya. Tidak ada proses seleksi itu tidak transparan, semua transparan dan sesuai mekanisme yang diatur pada PP nomor 11,” tambahnya.

Suasana semakin dramatis ketika pihak DKP yang diwakili, Nafiruddin menjawab tudingan MPB-Busel. Nafiruddin harus menitihkan air mata lantaran niatan DKP dalam membangun daerah murni persoalan kemanusiaan.

Bantuan kapal yang diserahkan kepada masyarakat Siompu lebih kepada asas manfaat ekonomi dan sosial. Apalagi, antara masyarakat Siompu dan Siompu Barat sedang bentrok. “Dan akibat peristiwa itu terjadi kerusakan kapal sebanyak 97. Informasi yang kami dapat, akibat kerusuhan itu, Masyarakat Siompu itu sudah tidak lagi makan ikan karena perahunya rusak. Makanya kita serahkan sama mereka,” jelas Nafi.

Kendati demikian, ia mengaku masih memiliki 10 unit kapal berkekuatan 10 GT. Rencananya, kapal tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. “Jadi ini bukan ganti-rugi melainkan bansos. Disitu ada berita acara serah terima dan perjanjian bahwa kapal tersebut tidak boleh berpindah tangan. Karena penerima bantuan ini dalam bentuk kelompok,” pungkasnya. Dny

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.