DPP PAN Terbitkan Surat PAW Ketua DPRD Busel, La Usman

637 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Batauga-Ketua DPRD Buton Selatan (Busel), La Usman nampaknya belum bisa bernafas lega atas kasus dugaan penggunaan narkoba yang dialaminya beberapa waktu lalu. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) menerbitkan surat persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap La Usman yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Busel.

Terbitnya surat persetujuan nomor: PAN/A/KU-SJ/183/XII/2018 tertanggal 18 Desember 2018 terkait persetujuan penggantian ketua DPRD Busel dari fraksi amanat nasional (PAN) berdasarkan surat DPW provinsi Nomor: PAN/ B/ 22.15/ K-S/ 073/ XII/ 2018 tentang pengusulan pergantian antar waktu (PAW) ketua DPRD Buton Selatan sesuai dengan surat tembusan DPD PAN Busel nomor : PAN/ A/ 22-15/ K-S/ 071/XI/2018 tanggal 29 Desember 2018 perihal kasus hukum penggunaan narkoba yang dilakukan di Jakarta sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ketua DPRD.

Dengan demikian, DPP PAN menyetujui PAW ketua DPRD Busel, la Usman dan digantikan oleh la Ode Sahrul SH. Selaiitu, DPP PAN juga mengintruksikan kepada DPW PAN Sultra dan DPD Busel untuk mengajukan proses PAW ketua DPRD Busel dari fraksi PAN dimaksud diatas kepada pimpinan DPRD Busel sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

Menanggapi hal itu, ketua DPRD Busel, La Usman membantah tudingan tersebut. Kata dia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, proses PAW dapat dilakukan bilamana yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri dan berhalangan tetap. “Berhalangan tetap ini seperti tidak menjalankan tugas selama tiga bulan atau sudah ada keputusan tetap dari pengadilan yang sudah inkrach. Tapi tidak ada dalam diri saya dari semua Kentetuan yang berlaku itu,” nilainya.

Kata dia, tidak ada maksud sedikitpun untuk menghalang-halangi proses tersebut. Namun ia keberatan jika karena kasus narkoba ia dituding tidak menjalankan tugas sebagai anggota dan pimpinan DPR. “Tanggal 23-27 saya sudah menyelesaikan urusan saya dengan Polda metro jaya. Tanggal 28 saya sudah berkantor. Dan tanggal 30 saya sudah kembali pimpin sidang paripurna pembahasan anggaran APBD Busel tahun 2019. Artinya, tidak ada angenda yang saya terlewatkan atau tertunda hanya kasus narkoba ini. Dan semua saya pimpin langsung semua sidang sampai dengan paripurna. Ini yang musti saya klarifikasi,” tegasnya

Ia berharap, tidak ada unsur suka atau tidak suka dalam kasus ini. Pasalnya, dirinya diangkat berdasarkan aturan dan harus diberhentikan sesuai dengan aturan. (Dny)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.