Musrenbang: AS Tamrin Tekankan Good Goverment

80 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

BAUBAU- Wali Kota Baubau, Dr AS Tamrin resmi membuka Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2018-2023. Menurut AS Tamrin, RPJMD merupakan roh pembangunan daerah.

Musrenbang RPJMD ini diselenggarakan di aula kantor Wali Kota Baubau, Jum’at 28 Desember. Seluruh sektor baik pemerintahan, swasta, serta masyarakat turut hadir dalam musyawarah untuk menentukan garis besar pembangunan lima tahun kedepan ini.

AS Tamrin menjelaskan dalam mengelola pembangunan maka RPJMD harus mengacu pada sistem perencanaan nasional. Hal itu penting untuk mempertemukan simpul pembangunan dalam satu tautan.

“Dengan begitu maka apa yang akan kita laksanakan dalam proses pembangunan akan tercipta secara komprehensif, integral dan holistik,” kata AS Tamrin.

Kata dia, kunci paradigma pembangunan adalah good goverment atau pemerintahan yang baik. Good goverment akan tercipta bila ada keterbukaan, aspiratif, akuntabel dan penegakan hukum.

“Nah, semua syarat itu harus terintegrasi dalam RPJMD ini,” katanya.

Doktor jebolan IPDN Jatinangor ini berharap seluruh stekholder bisa menuangkan ide dalam musrenbang ini. Sebab musrenbang merupakan wadah yang tepat untuk menyalurkan aspirasi.

“Beri aspirasi boleh, tapi yang bersifat kontruktis dan positif, jangan juga didramatisir. Makanya saya sangat berharap RPJMD dapat disepakati dengan berbagai target yang memuat anggaran yang realistis dan terstruktur,” katanya.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau, Abdul Rahim mengatakan maksud pelaksanaan musrenbang RPJMD untuk menjaring aspirasi dan menyatukan persepsi. Sebab RPJMD merupakan dokumen yang menjadi dasar pembangunan lima tahun yang akan datang.

Setelah musrenbang ini maka pada Januari mendatang, hasil penyusunan dokumen akan dibahas dengan DPRD Kota Baubau. Darisana, RPJMD akan disetujui menjadi pedoman pembangunan.

“Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2004, perda RPJMD harus dilaksanakan selambat-lambatnya enam bulan setelah pelantikan kepala daerah. Makanya dokumen ini akan kita efisisienkan penyusunannya semaksimal mungkin untuk disetujuia bersama saat pembahasan nantinya,” tandasnya. (adm)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.