Ditaksir Merugi Rp 20 Miliar, Dewan Angkat Bicara

969 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Batauga-Penanganan pencemaran lingkungan atas Limbah minyak sawit mentah yang tumpah di perairan selat Batauga terkesan lambat. Wakil ketua satu DPRD Buton Selatan (Busel), Pomili Womal meminta kepada seluruh pihak terkait untuk segera melakukan langkah-langkah percepatan penanganan. Pasalnya, nelayan sekitar hingga kini tak bisa melaut.

“Kami sudah konfirmasi kepada pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah percepatan penanganan. Kami juga akan mengkonfirmasi dinas kelautan dan perikanan provinsi dan kementerian terkait dampak kerugian dan kerusakan akibat peristiwa itu, karena hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” ungkap Pomili saat ditemui di kantornya, Kamis (3/1).

Kata dia, Meski kewenangan DPR terbatas, namun DPR juga punya kewajiban moral untuk mencari langkah alternatif terbaik penanganan nasip para nelayan itu. “DPR ini hanya berkewajiban untuk menyampaikan dan memberikan pertimbangan. Persolan eksekutor itu adalah pemerintah daerah. Ataukah pemerintah daerah diserahkan sepenuhnya untuk mengurusi persolan ini, ataukah diambil alih oleh kementerian itu kewenangan pemerintah pusat. Kita hanya bertanggungjawab melakukan pengawasan dan pengawalan terkait dengan nasip para nelayan ini,” katanya.

Ketua DPD partai Demokrat Busel ini berharap ada pemeliharaan atau rehabilitasi terkait kerusakan yang terjadi di wilayah perairan yang tercemari.

Di tempat berbeda, Kepala dinas kelautan dan perikanan (DKP) Busel, H Taatlan mengaku sudah melakukan langkah-langkah penanganan terkait dampak akibat tumpahnya minyak sawit mentah itu. Bahkan pihaknya telah mengambil sampel untuk kemudian dilakukan uji lab di Kendari.

Tidak hanya itu, pihaknya juga sudah melaporkan kejadian ini di kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun hingga kini belum ada konfirmasi lanjut dari pihak KKP. ” Bukan hanya kementerian, pemerintah provinsi juga belum menanggapi hal ini. Tapi karena ini sudah menjadi isu nasional, kemungkinan kementerian akan menindak lanjuti ini,” ujarnya.

Kata dia, pemerintah daerah sangat serius menangani hal ini. Itu di buktikan dengan terbitnya surat sekda Busel nomor: 330/20 tertanggal 2 Januari 2019 terkait pemasangan police line (garis polisi) di wilayah yang terkena dampak limbah minyak. “Besok kita akan rapat bersama SKPD terkait dengan agenda menghitung kerugian para nelayan dan biota laut yang tercemari tumpahan minyak sawit mentah ini,” tambahnya.

Hingga kini, pihaknya terus mencari solusi agar para nelayan sekitar bisa kembali melaut. Selain itu, DKP juga terus melakukan himbauan kepada para nelayan agar jangan dulu melaut diperairan yang masih tercemari oleh limbah. Apalagi, besar kemungkinan bak penampung minyak lainnya yang masih tersimpan di dalam tongkang ikut bocor. “Kan yang tertumpah ini hanya satu bak. Sementara didalam kapal itu ada sembilan bak. Makanya kita antisipasi ini,” paparnya.

Berdasarkan hitungan sementara, total kerugian daerah atas peristiwa ini ditaksir sebesar Rp 20 miliar. Nilai ini sudah termasuk kerusakan biota laut dan kerugian para nelayan. (dny)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.