Diduga Palsukan Dokumen Negara, Gema Busel Ancam Polisikan BKD Busel

1,042 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Batauga-Polemik pengumuman hasil tes CPNS Buton Selatan (Busel) terus menuai kritik. Klarifikasi dari BKD malah dinilai kontradiksi dengan fakta yang ada. Hal ini dikatakan kordinator aksi Gerakan Mahasiswa Buton Selatan (gema Busel), Rezky, saat berdialog dengan DPRD dan BKD Busel di ruang sidang DPRD Busel, Senin (7/1).

“Bentuk klarifikasi pihak BKD dalam hal ini plt BKD-SDM Busel, La Ode Firman Hamzah kontradiksi dengan fakta di lapangan. Masa alasannya karena stafnya sedang hamil tua makanya bentuk pengumuman seperti ini. Saya kira itu bukan alasan,” tutur Rezky.

Ketua cabang HMI kota Baubau ini menduga, pihak BKD Busel telah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja memalsukan dokumen negara. Pasalnya, dokumen pengumuman yang dikeluarkan BKD sama sekali tidak terdapat logo atau simbol dari BKN pusat. Lucunya lagi, tanda tangan plt, Bupati Busel, H La Ode Arusani adalah hasil scan, bukan tinta basah. “Selain itu, Tidak ada nilai akumulasi yang tercantum dalam pengumuman CPNS. Pertanyaannya, kenapa nilai ini tidak dipublikasikan?,” Ungkapnya.

Disamping itu, Lanjutnya, terkait persoalan penambahan nilai. Di dalam ketentuan, peserta yang merupakan putra daerah (PD) mendapat tambahan 10 poin. Namun ketentuan ini berlaku untuk daerah terpencil, terluar dan tertinggal (T3). Tapi faktanya, banyak putra daerah di Busel yang tidak mendapatkan tambahan nilai tersebut. Bahkan ada peserta yang memiliki sertifikat didik (serdik) namun tidak lulus.

Jika semua dugaan ini benar, Ia mengancam akan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian dalam hal ini polres Buton.

Menanggapi hal itu, plt, kepala BKD-SDM Busel, La Ode Firman Hamzah mengatakan, berdasarkan surat BKN tanggal 29 Desember 2018, pengumuman hasil tes CPNS diumumkan secara resmi se Indonesia. Nah, waktu turunnya pengumuman itu di daerah juga berbeda. “Untuk Busel sendiri muncul pada sscn pada Kamis lalu,” ungkap Firman.

Berkaitan dengan kalimatnya di media yang menyebutkan ibu hamil dan malas-malasan, lanjutnya, sebenarnya bagian dari chatingan pribadi antara saya dan wartawan pada media tersebut. Saat berita itu terbit, saya meminta kepada wartawan itu untuk menurunkan berita itu karena semua chatingan itu saya anggap bukan stetmen resmi dari saya. “Nah ini juga sama dengan dokumen pengumuman yang keluar tanpa tandatangan asli dari bupati, itu juga bukan pengumuman resmi,” tegasnya.

Dijelaskan, keluarnya dokumen pengumuman itu berawal dari surat BKN pusat yang ditujukan kepada Bupati Busel terkait penyampaian nilai integrasi hasil SKD dan SKB Kamis lalu. Dalam surat itu, Pemda diminta segera membuat draf pengumuman paling lambat Jumat. Pihak BKD kemudian berinisiatif untuk mengumumkan yang lulus saja mengingat tidak ada lokasi tepat untuk menempel hasil pengumuman yang jumlahnya lebih dari 700 halaman itu. “Jadi Untuk mentaktisi itu, pihak BKD terpaksa mendownload hasil pengumuman itu satu persatu. Jadi hasil dari download itu yang diumumkan pertama. Sedangkan hasil pengumuman resmi itu ini ada saya bawa dua bundel,” paparnya.

Mengenai tandatangan scan itu adalah kendala teknis yang tidak bisa dikerjakan sendiri. Itu terjadi pada staf saya.

Selain gema Busel, ratusan massa yang terbangun dalam Pemuda Pemberhati Buton Selatan (PPB) Juga menggelar aksi unjukrasa. Setelah berorasi dan membakar ban selama berjam-jam didepan kantor DPRD, massa kemudian dipersilahkan masuk untuk berdialog dengan anggota dan pimpinan DPR. Jalannya sidang di pimpin langsung ketua DPRD Busel, La Usman. Hadir pula wakil ketua satu, Pomili Womal dan satu anggota dari partai Nasdem, Ashadin. (dny)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.