Bawaslu Baubau Panggil ASN yang Hadir pada Kunjungan Jokowi di Kendari

74 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

BAUBAU –Bawaslu Kota Baubau bertindak cepat melakukan investigasi dengan memanggil beberapa camat dan pejabat struktural dan fungsional Kota Baubau yang hadir pada acara kunjungan Jokowidodo di Kendari beberapa waktu lalu.

“Kami sebagai lembaga pengawas pemilu sangat konsen dengan kegiatan kampanye yang kemarin yang dilakukan oleh paslon 01 yakni Jokowi di Kota Kendari,” kata Komisioner Bawaslu Baubau, M Yusran Elfargani saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Meskipun persoalan deliknya terjadi di Kota Kendari, namun Bawaslu Baubau tetap melakukan pengawasan terhadap hal itu. Kata Yusran, ini menindaklanjuti surat edaran Ketua Bawaslu Sulawesi Tenggara kepada Bawaslu di seluruh kota/kabupaten se-Sultra untuk melakukan investigasi.

“Investigasi telah dimulai sejak kemarin dengan membentuk tim. Sudah ada tim yang kita bentuk di Bawaslu Kota Baubau, termasuk tim itu beranggotakan Panwas kecamatan,” ungkapnya.

“Kami juga hari ini (rabu) akan melayangkan surat untuk melakukan klarifikasi terhadap beberapa pejabat tingkat Kota Baubau yang hadir pada saat kampanye kamarin,” akunya.

Penindakan ini didasarkan pada beberapa bukti yang diperoleh Bawaslu Sultra terkait radiogram perintah menghadirkan camat, kepala desa dan lurah se-Sultra.

“Ada radiogram dari sekretaris daerah provinsi sulawesi tenggara terkait perintah atau diperintahkan kepada bupati dan wali kota se-sulawesi tenggara untuk menghadirkan camat, kepala desa, dan lurah, dalam kegiatan presiden di kota kendari. Nah ini yang harus kita pilah kegiatan tersebut sebagai presiden pejabat negara atau kegiatan presiden sebagai calon presiden dalam dia melakukan kegiatan kampanye,” jelas Yusran.

Lanjut kata dia, kalau kegiatan Jokowi sebagai sebagai pejabat negara dalam hal ini presiden, itu tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah yakni bila kegiatan tersebut sebagai Capres dan dalam kegiatan tersebut ada keterlibatan pihak-pihak yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. Maka dari itu Bawaslu melakukan penelusuran informasi dengan melakukan investigasi.

“Sampai hari ini kami mendapatkan bukti dalam bentuk foto dan video, sementara sekarang kami tindaklanjuti,” tukasnya.

Dalam SK cuti yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara, ada dua agenda Jokowi selama di kendari yakni sebagai presiden dan sebagai calon presiden.

“Kami konsennya ke dua-duanya. Karena jangan sampai agenda sebagai presiden itu, menyusup didalamnya agenda kegiatan kampanye. Itukan yang tidak boleh, kampanye boleh kampanye tetapi sebagai calon presiden. Tetapi kalau beliau sebagai presiden tidak boleh melakukan kampanye, apa lagi melibatkan orang orang yang tidak boleh ikut didalam kampanye misalnya pelibatan ASN, pelibatan kepala desa, pelibatan pejabat-pejabat strukural dan fungsional itu tidak boleh, tetapi keterlibatan tersebut dalam hal kenegaraan, sebagai pejabat negara, boleh saja. Karena mereka bagian dari pemerintahan,” ulasnya.

Jalan santai adalah salah satu metode kampanye bentuk lainnya, itu boleh dilakukan, yang menajdi tidak boleh manakala melibatkan pihak yang tidak boleh terlibat didalam kampanye.(adm)

You might also like More from author