Dewan Soroti Syarat Calon Kades Di Busel

725 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Batauga-Syarat calon kepala desa (kades) di Buton Selatan (Busel) yang tertuang dalam peraturan Bupati (perbub) 23 yang merupakan turunan perda nomor 16 tahun 2016 tentang bebas temuan menjadi sorotan DPR Busel. Dewan menilai aturan ini menjadi momok dan syarat intimidasi terhadap calon kades.

Hal ini dikatakan wakil ketua dua DPRD Busel, Aliadi, saat melakukan hearing bersama pemerintah daerah di ruang sidang DPRD, Senin, (11/3). “Saya baru di telpon bahwa banyak kepala desa yang komplen dengan adanya perda ini. Mereka menilai bahwa walaupun desa tidak memiliki temuan namun para kades ini di buat ketakutan. Ini saya hanya bicara umum saja, saya berharap ini jangan terjadi karena setiap negara memiliki hak di pilih dan memilih,” papar Aliadi.

Menurutnya, perda tersebut sudah seharusnya direvisi kembali dengan menghilangkan syarat yang dimaksud. Apalagi pembuatan Perda itu saat masa transisi dari PJ. Bupati Busel, Ilah Ladamai ke Bupati Busel defenitif, Agus Feisal Hidayat dan H La Ode Arusani.
“Karena itu menurut saya, silahkan panggil kembali para kepala desa ini, karena hampir semua kades ini tidak setuju dengan aturan ini. Apalagi perda ini tidak pernah di sosialisasikan. Kan pernah ada pertemuan di Lamaindo terkait dengan perda ini. Dan dalam pertemuan itu mereka tidak setuju dengan harus ada rekomendasi dari inspektorat terkait dengan bebas korupsi ini,” tambahnya.

Ia lebih cenderung syarat itu diganti dengan wajib mampu membaca Alquran. Artinya, bagi kades yang tidak bisa mengaji tidak boleh mencalonkan diri sebagai kepala desa. “Karena itu saya minta kepada BPM, inspektorat dan bagian hukum untuk mengkaji kembali aturan ini. Karena ada indikasi kalau ada intimidasi yang dilakukan disitu. Jadi saya harap kalau aturan ini tidak bisa di revisi maka saya berharap tidak ada gesekan yang terjadi,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Kabag hukum Pemda Busel, Samridal mengaku bila masalah itu telah digugat. Bahkan telah sampai di pemerintah provinsi. “Saya baca gugatannya itu saya kaget, karena salah satu isinya berbunyi peraturan bupati itu bertentangan dengan asas legalitas dengan peraturan di atasnya. Jadi mereka fokus menggugat syarat yang diatur dalam perbub,” ungkap Risal, sapaan akrab Samrisal.

Risal menjelaskan, lahirnya perbub nomor 23 tersebut merupakan turunan dari perda nomor 16 tahun 2016. Perda ini lahir berdasarkan turunan pasal 33 undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan pasal 21 dan 112 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan pasal 65 tahun 2017. Dalam ketentuan itu mengatur syarat lain melalui perda. Artinya ketika perbub ini dihapus tetap syarat itu tetap berlaku karena termuat dalam perda.

Ternyata, lanjutnya, yang diatur oleh Pemda bersama DPR mengenai syarat bebas temuan ini sejalan dengan ketentuan pasal 16 PP 12 tahun 2017 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Pada pasal 19 ayat 1 menjelaskan, Bupati dan walikota melakukan pembinaan. Selain itu, dalam Pasan 19 juga mengatur tentang pembinaan desa. “Pembinaan itu diperintahkan kepada camat atau sebutan lain dan inspektorat. Hasil pembinaan camat itu diserahkan kepada Bupati melalui inspektorat. Tujuannya untuk menciptakan akuntabilitas keuangan desa,” jelas Risal.

Kata dia, semua alasan terkait lahirnya perbub tersebut direspon baik oleh Pemprov. Bahakan secara resmi pemprov membenarkan langkah Pemda Busel dalam melakukan pembinaan di wilayah nya. “apalagi Dalam daftar pemeriksaan BPK sekarang, daftar temuan 2015, 16 dan 2017 lalu itu masih termuat dalam pemeriksaan 2018. Itu masih ada dalam catatan laporan BPK,” pungkasnya.

Senada dengan inspektur inspektorat Busel, La Ganavo. Kata dia, apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan. Apalagi ini menyangkut tentang penyelamatan aset daerah. “Belajar dari Siompu barat, sudah tidak jadi kepala desa tapi aset daerah itu masih dikuasai kepala desa sebelumnya seperti orjen, dan aset daerah lainnya,” ungkapnya.

Ia berharap agar tidak ada kecurigaan berlebihan terkait dengan hal ini. Sebab semua yang dilakukan untuk kebaikan daerah. “Ada delapan kepala desa di kadatua yang saya temuai di sana. Saya panggil dengan camat. Tapi masih ada saja kecurigaan yang tidak mendasar. Termasuk dengan sekretaris asosiasinya. Akhirnya mereka sadar, dan dokumen mereka sudah bertumbuk di kantor,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Busel, Amrin Abdullah mengatakan, Rencananya pilkades serentak akan dilaksanakan pada Juni 2019 mendatang. Ini dihitung 60 hari setelah pilpres dan pileg berakhir. “Adapun saat ini kami sudah menyelesaikan tahap sosialisasi. Dan semua ini sudah sukses dilaksanakan. Dan saat ini kita sementara masuk dalam sarat calon sampai tanggal 18 Maret,” tutup Amrin Abdullah.(dny)

You might also like More from author

Comments are closed.