Belum Miliki RTRW, Lahan APL Sampolawa Dianggap Sebagai Bom Waktu

293 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Batauga-Lahan Areal Peruntukan Lain (APL) bekas hutan jati yang membentang disepanjang kecamatan Sampolawa mulai dikuasai warga. Bahkan beberapa warga setempat mulai membangun rumah permanen di lokasi tersebut.

Dewan menilai, hal ini akan menjadi bom waktu yang sekali waktu meledak bila pemerintah daerah tidak menangani secepatnya. Pasalnya beberapa desa seperti Todombulu, Gunung sejuk dan beberapa desa lainnya mengklaim lahan tersebut milik mereka.

Hal ini di katakan ketua DPRD Busel, La Usman saat hearing di ruang sidang DPRD Busel belum lama ini. “Sekarang sudah ada pembangunan rumah di kawasan APL. Jika tidak ditangani secepatnya ini akan menjadi polemik, karena masyarakat todombulu, gunung sejuk dan lain-lain sudah saling klaim,” kata La Usman.

Menurut legislator PAN ini, lahan APL di Sampolawa diperuntukan untuk pembangunan perkantoran dan pemukiman. Namun uang terjadi beberapa rumah pribadi telah berdiri secara permanen di lokasi yang sempat merugikan daerah miliaran rupiah itu. “Yang dikhawatirkan, jangan sampai mereka membangun saat ini kemudian di gusur nantinya,” tambah Usman.

Menanggapi itu, kepala bagian (Kabag) hukum Pemda Busel, La Ode Samrisal menjelaskan, seharusnya ada SK dari kepala daerah terkait dengan lahan tersebut. Pasalnya hingga saat ini, status lahan tersebut milik negara.

Berdasarkan Surat Izin Pengelolaan Kawasan (IPK) yang diterbitkan PJ, Bupati Busel pertama, La Ode Mustari, lahan APL tersebut diperuntukkan untuk tanaman Holtikultura. Hanya saja, legalitas peruntukan APL itu tidak memiliki kedudukan hukum atau peraturan yang mengikat. Pasalnya, pertunjukan itu lahan tersebut diatur dalam Rancana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Celakanya, sejak Busel mekar sebagai daerah otonomi baru di Sultra hampir lima tahun lalu, hingga kini belum mengantongi RTRW resmi. “Legalitas peruntukan apl ini tidak dapat peraturannya. Karena ternyata itu diatur oleh RTRW. Hanya persoalan RTRW kita belum ada,” papar Risal.

Menanggapi hal itu, kepala Bappeda Busel, Suffi Hiksanuddin menjelaskan, sejauh ini tahapan RTRW sudah melewati tahap pemberkasan dan tinggal menunggu persetujuan oleh kementerian ATR. Hanya saja, pemda masih tertumbuk pada kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). “Masalahnya, ada aturan yang mendadak berubah. Tapi rencananya kita akan menganggarkan kembali itu di perubahan anggaran 2019 ini,” pungkasnya. Dny

You might also like More from author

Comments are closed.