Pemda dan DPR Dinilai tak Harmonis, Dewan “Keroyok” Bapeda Busel

628 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Batauga-Sorotan keras DPRD terhadap pemerintah daerah Buton Selatan (Busel) terkait rencana pembangunan dan penganggaran daerah tahun 2019 pada hearing beberapa hari lalu tak bisa disalahkan sepenuhnya. Kurangnya komunikasi pemerintah daerah terhadap DPR menjadi alasan kuat tidak harmonisnya hubungan kedua lembaga tersebut.

Ketua DPRD Busel, La Usman mengungkapkan, harusnya komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam rencana pembangunab daerah harus sinergi. Sebab pembangunan daerah juga ditentukan oleh DPRD.

Yang terjadi saat ini, lanjutnya, pemerintah daerah melalui Bapeda seolah mengabaikan DPRD. Apalagi dalam soal pembahasan program kerja. “Yang parah ini, undangannya bapeda yang masuk hampir semua mendadak. Nah, kita sudah terjadwal besok berangkat, suratnya masuk hari ini. Kalau bisa, jika rapatnya Kamis undangannya Selasa atau Rabu,” kata Legislator PAN itu.

Senada dengan wakil ketua satu, Aliadi. Kata dia, harusnya bapeda juga melihat jadwal kerja luar daerah anggota sebelum berangkat ke sekretariat DPRD, agar semua tugas untuk daerah dapat disesuaikan. Sehingga pada saat pembahasan nanti tidak ada lagi bahasa waktu pembahasan telah dilewati. “Kalau mendadak semua kan sudah juga. Apalagi semua agenda itu untuk daerah,” tutur legislator Hanura itu.

Tidak hanya unsur pimpinan, sikap Bapeda yang seolah kurang berkoordinasi dengan DPR juga ditanggapi anggota dari partai Golkar, La hijira. Kata dia, banyak program yang lahir dari reses tidak masuk dalam program pembangunan daerah tahun 2019. Padahal semua itu adalah aspirasi rakyat. “Ini juga yang saya sayangkan dari pemerintah daerah. Akhirnya kita dituding tidak menyampaikan aspirasi mereka (masyarakat), padahal kita sudah suarakan semua,” ungkap La Hijira.

Menanggapi hal itu, Kepala Bapeda, Suffi Hiksanuddin mengaku selalu melayangkan surat saat hendak melaksanakan rapat kerja bersama DPR. Hanya saja ia tak bisa berkelik ketika surat yang dilayangkan itu dadakan seperti apa yang diungkapkan anggota dan pimpinan DPR Busel.

Hearing pemerintah daerah di DPR digelar pada Senin, (11/3). Dalam hearing yang dihadiri seluruh unsur pimpinan DPR masing-masing, La Usman (ketua), Pomili womal (wakil ketua satu) dan Aliadi (Wakil Ketua Dua), membahas sejumlah polemik yang sempat mencoreng nama baik daerah. Ironisnya, hanya segelintir anggota saja yang hadir dalam hearing tersebut. Mereka adalah La Hijira (Golkar), Ashadin (Nasdem) dan La Ode Amal (Hanura) dan La Ode Harisun. Sedangkan anggota lainya tak terlihat ikut serta dalam pembahasan menyangkut nasip Daerah itu. (Dny)

You might also like More from author

Comments are closed.