Pasca Pengumuman Senyap, Polemik CPNS di Busel Memulai Babak Baru

282 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Batauga-Dugaan kecurangan seleksi CPNS di Buton Selatan (Busel) pasca pengumuman revisi memulai babak baru. Salah satu peserta CPNS yang telah dinyatakan lulus pada pengumuman revisi, Ningsih Sry Handayani, kembali digugurkan.

Kuasa hukum Ningsih Sry Handayani, Dedi Ferianto menilai, sikap pemerintah Busel dalam rangka menggugurkan kliennya yang kemudian diganti oleh Maston, diduga cacat hukum dan merupakan bentuk ketidakadilan serta pengangkangan terhadap Hukum.

Pasalnya, 20 peserta seleksi CPNS Buton Selatan yang salah satu didalamnya adalah, Ningsih Sri Handayani, kemudian sebelumnya menjadi korban kecurangan seleksi CPNS Buton Selatan telah dinyatakan Lulus seleksi berdasarkan pengumuman hasil akhir revisi jilid 1 seleksi CPNS oleh Kepala BKN RI, tanggal 18 Februari 2019. “Berangkat dari hal tersebut berdasarkan peraturan BKN No.14 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil menjelaskan bahwa setelah lulus seleksi, Peserta CPNS wajib diusulkan penetapan NIP.nya oleh BKDSDM Buton Selatan kepada BKN Kanreg IV Makassar,” kata Dedi Ferianto melalui siaran persnya.

“Anehnya dari 20 orang yang diusulkan penetapan NIP.nya oleh Bupati Buton Selatan selaku PPK kepada BKN Kanreg IV Makassar, 1 (satu) orang peserta yang diketahui bernama, Ningsih Sry Handayani, tidak ditetapkan NIPnya,” tambahnya.

Kata dia, penundaan penetapan NIP kliennya itu diketahui setelah adanya revisi kedua yang dilakukan Pemda Busel dalam rangka mengakomodir peserta CPNS atas nama Maston yang diketahui memiliki nilai SKD – SKB lebih rendah dibandingkan dengan Nigsih.

Menurutnya, tindakan revisi ulang tersebut diduga cacat hukum. Pasalnya, revisi ulang yang didasari surat baru dari Kemenkes RI unit PPSDM mengenai kategori puskesmas terpencil dan sangat terpencil yang terbit pada tanggal 27 Februari 2019 tidak dapat digunakan untuk mengubah atau membatalkan kembali surat pengumuman revisi seleksi CPNS Busel yang diterbitkan oleh BKN RI tanggal 18 Februari 2019. “untuk menuntaskan dan membuka keanehan dibalik kasus ini, kami akan menggunakan semua saluran hukum dan politik,” pungkas Dedi.

Pernyataan Dedi Ferianto itu mendapat tanggapan serius dari Maston. Menurutnya, dirinya juga memiliki hak yang sama dalam rangka melakukan komplain terhadap hasil pengumuman yang dikeluarkan oleh BKN.
“Karena itu, pada tanggal 19 February 2019 saya memasukan surat keberatan terhadap revisi hasil integrasi nilai SKD dan SKB pengadaan CPNS di Busel tanggal 18 Februari 2019,” tulis Maston dalam pernyataan sikapnya melalui rilis persnya.

Dalam materi komplain yang dilayangkan ke BKN, Maston melampirkan peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) nomor: 36 pasal 8 ayat (1) tahun 2018 tentang kriteria penetapan ketentuan pegawai negeri sipil dan penetapan seleksi CPNS tahun 2018 serta peraturan menteri kesehatan nomor: 90 tahun 2005 tentang penempatan fasilitas kesehatan terpencil dan sangat terpencil.

Berangkat dari ketentuan tersebut, pemerintah Busel menerbitkan SK nomor : 179 tahun 2018 tentang penetapan puskesmas terpencil dan sangat terpencil di wilayah Busel yang didalamnya termuat puskesmas Kecamatan Kadatua. “Untuk itu, terhadap kuasa hukum Ningsih Sri Handayani yang menyeret nyeret wilayah politik sebagai saluran perjuangannya, saya juga akan melakukan upaya hukum dan mengundang keluarga besar saya se-kecamatan kadatua untuk membantu mempertahankan hak saya,” pungkasnya. Dny

You might also like More from author