Pulau Kawi-kawia Resmi Milik Busel

695 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Batauga-Setelah melalui proses panjang, sengketa kepemilikan pulau kawi-kawia antara Pemda Selayar yang diketahui sebagai pemohon dan Pemda Buton Selatan (Busel) sebagi termohon diputus di Mahkamah konstitusi (MK), Rabu, (13/3). Dalam sidang putusan tersebut, Majelis hakim yang diketuai Anwar Usman, menolak permohonan gugatan Pemda Selayar.

Dengan demikian, Pemda Busel resmi menguasai sepenuhnya pulau yang dihuni ratusan spesies burung itu. Jalannya sidang yang dipimpin sembilan hakim itu berakhir pukul 14:11 wib dengan pemohon satu yakni, Muh. Basri Ali selaku Bupati Kepulauan Selayar. Sedang pemohon dua diketahui Mappatunru yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kuasa hukum Pemda Busel, Imam Ridho Angga Yuwono SH mengaku mendapat informasi keputusan MK tersebut pada Rabu, (13/3), sekitar pukul 23:30 Wita.

Kata dia, dalam perkara tersebut pemohon I dan pemohon II mempermasalahkan letak Pulau Kawi Kawia dalam Peta Lampiran UU No 16 Tahun 2014 , tentang pembentukan kabupaten Buton Selatan.

Lebih jauh dikatakan, Keputusan MK nomor: 24/PUU-XVI/2018 tersebut pada pokoknya menyatakan pemohon I dan pemohon II tidak memiliki legal standing karena penentuan batas wilayah dan wilayah cakupan daerah adalah kewenangan pembentuk Undang-Undang, sehingga untuk menyelesaikan proses perselisihan batas daerah harus melalui prosedur sebagaimana amanat Permendagri nomor 141 Tahun 2017 tentang penegasan batas. “Dasar MK menolak gugatan pemohon dari yurisprudensi : Putusan MK nomor 32/PUU-X/2012 dan Permendagri nomor 141 Tahun 2017,” ungkap Angga, sapaan akrab Imam Ridho Angga Yuwono melalui pesan WhatsAppnya, Kamis (14/3).

Ia mengaku tak sempat menghadiri jalan sidang MK tersebut lantaran undangan dari MK diterima hari selasa sore tanggal 12 Maret 2019. Namun ia memantau jalannya sidang melalui website MK. “Selaku kuasa hukum Pemda Busel, saya sangat berimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, antara lain Bupati Buton Selatan non aktif, Agus Feisal Hidayat, Plt Bupati La Ode H Arusani, saksi fakta Hasmin Ilimi, saksi ahli Prof. La Niampe, dan ahli Muhammad Ruliyandi, SH. MH. serta kepada seluruh pihak yang membantu terutama pegawai Pemda Busel,” ucapnya.

Pasca putusan tersebut, pihaknya akan mengumpulkan sejumlah data sejarah pulau Kawi-kawia untuk kemudian dilanjutkan dengan penentuan batas tegas antara provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tenggara. (Dny)

You might also like More from author

Comments are closed.