Bersama BPK dan BPKP, Amirul Tamim Gelar Workshop Siskeudes di Busel

294 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Batauga-Anggota komisi XI DPR RI, Dr H MZ Amirul Tamim bersama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dan BPKP provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Workshop implementasi sistem tata kelola keuangan desa dengan aplikasi sistem keuangan desa (siskeude), Senin (18/3).

Kegiatan yang digelar di gedung Lamaindo ini dihadiri seluruh kepala desa dan kepala dinas se-Buton Selatan.

Anggota DPR RI, MZ Amirul Tamim menjelaskan, dalam sistem pemerintahan, desa diposisikan sangat strategis dalam konsep pembangunan nasional. Dengan begitu, desa diberikan satu hak yang cukup strategis. Antara lain, desa diberikan kewenangan untuk membuat program tersendiri. Selain itu, desa diberi dana yang tidak sedikit untuk kemudian melakukan musyawarah dalam pembangunan partisipatif. “Artinya masyarakat terlibat langsung. Sehingga desa dalam perjalanannya punya posisi yang sangat diharapkan,” ungkap Amirul saat ditemui usai kegiatan.

Dalam perjalanannya, lanjutnya, masih ada saja masalah yang terjadi di desa khususnya dalam pengelolaan dana desa. “Untuk itu kami anggota DPR RI dan mitra komisi XI yakni BPK dan BPKP untuk terus melakukan kegiatan pembinaan dan sosialisasi agar penggunaan dana desa ini bisa taat asas. Sehingga kami terlibat langsung dalam kegiatan ini,” katanya.

Mantan walikota Baubau dua periode ini menjelaskan, desa dituntut untuk melengkapi seluruh dokumen dan syarat seperti yang tertuang dalam undang-undang. Misalnya dokumen RPJMDes, RKPdes, dan perdebatan. Semua kinerja itu dibebankan kepala desa.

Kerena itu, melalui aplikasi yang disusun oleh BPK dan BPKP itu akan memudahkan kerja pemerintah desa. Apalagi, semua itu berbasis online. “Yang banyak dikeluhkan para kades ini kan karena sulitnya membuat adminstrasi nya yang begitu rumit,” pungkasnya.

Ditempat berbeda, kepala badan pemberdayaan masyarakat dan Desa (BPMD) Busel, Amrin Abdullah mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap kepala desa beserta perangkatnya dalam memahami sistem pengelolaan keuangan Desa. Dalam Permendagri 20, lanjutnya, disitu memuat aplikasi sistem desa 2.0. “jadi, selain memberikan pemahaman terkait dana desa juga memberikan tanggungjawab dalam pengelolaan dana desa secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab,” jelasnya.

Kata dia, beberapa pemateri menyinggung hal yang berbeda tapi tidak terlepas dari tema dari subtansi kegiatan. “Pak Amirul Tamim tadi menyinggung soal implementasi pelaksanaan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014. Disitu dikatakan undang-undang desa lahir untuk memperkuat subtansi peran pemerintahan desa,” ungkapnya.

Sedang kepala BPK RI, Ir Hermanto, lanjutnya, lebih membahas pada kebijakan pemeriksaan dana Desa yang meliputi pemeriksaan keuangan, tugas pemeriksaan dengan alasan tertentu dan tugas pemeriksaan uraian kinerja. “Sementara kepala BPKP Sultra lebih pada teknis pelaksanaan fiskeudes berdasarkan ketentuan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Dalam Permendagri ini menjelaskan bahwa siskeudes ini tidak pada memberatkan pada kelapa desa, namun juga perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa,” tutupnya. (Dny)

You might also like More from author