Regulasi Baru, Pemekaran Kepton Nampaknya Masih Kandas

649 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

KEPTONNEWS.COM-Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (kepton) nampaknya masih jauh dari harapan. Lahirnya regulasi baru menjadi alasan kuat terjadinya perbaikan dokumen provinsi idaman masyarakat Buton itu. Hal ini dikatakan Direktur Utama Penataan Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Andi Bataralifu.

Kata dia, pada prinsipnya pemerintah akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh presiden. Masalah kebijakan moratorium sampai saat ini masih menjadi kebijakan pemerintah. Namun peninjauan terhadap kebijakan itu tentu terus dilakukan dalam bentuk review. Apakah nanti kran moratorium terbuka atau masih tetap tertutup itu masih dalam pembahasan dalam tataran teknis maupun tataran politis. “Beberapa pihak sudah memberikan pandangan bahwa agar segera dilakukan pendalaman terhadap pembukaan kebijakan terbukanya moratorium ini. Ini sudah dilakukan berdasarkan landasan hukum,” papar Andi Bataralifu saat ditemui usai melakukan evaluasi otonomi daerah di Buton Selatan, Rabu (20/3).

Ia menjelaskan, dasar hukum pemekaran dimasa datang mengikuti ketentuan undang-undang 23 tahun 2014. Tentunya didalam undang-undang ini membahas beberapa peraturan pelaksana (PP), antara lain tentang penataan daerah sendiri dengan desain besar penataan daerah. Misalnya estimasi jumlah provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Hal inilah yang kemudian harus konek dengan PP tentang penataan daerah itu sendiri. “Inilah yang harus dituntaskan bilamana ada kebijakan pembukaan keran moratorium itu, nah ini yang harus dikuatkan dulu, sehingga ada tulus kita untuk mengatakan daerah tersebut siap untuk dimekarkan,” jelasnya.

Dalam pemekaran suatu daerah, lanjutnya, daerah tersebut tidak serta-merta langsung menjadi DOB sebagaimana aturan sebelumnya. Calon DOB daerah harus melalui persiapan dulu selama tiga tahun. Bila daerah tersebut telah layak dan siap, daerah itu akan menjadi Daerah Otonom (DO).

Ia mengaku, sebanyak 315 dokumen proposal usulan DOB sudah ada di kementerian termasuk Kepton. Namun dokumen tersebut tentunya di dan kemudian dipelajari. Khusus Kepton sendiri juga telah masuk masuk. Namun dokumen Kepton masih menggunakan PP 78, sedangkan PP yang baru ini berinduk pada undang-undang 23. “Nah tentu ada review kembali terkait dengan dokumen yang sudah ada ini. Bukan hanya Sultra, namun semua yang sudah mengusulkan ini. Tentu parameter nya menggunakan PP yang baru. Baik yang kemarin yang masih menggunakan 587 itu tetap kita akan review dengan menggunakan regulasi yang baru,” tambahnya.

Saat ditanya kapan kran moratorium itu di buka, Andi enggan menjawab. Pasalnya, kebijakan itu merupakan kewenangan presiden. “Namun sepanjang dokumen kepton menggunakan PP 78 tentu saja akan ada perbaikan dokumen karena parameter yang digunakan tadi berbeda. Jadi nanti dilihat saja, yang ini sudah benar atau belum,” tutupnya. (Dny)

You might also like More from author