Abaikan Rekomendasi PSU, KPU Busel Dituding Melanggar

795 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Batauga-KPU Buton Selatan dituding telah melanggar ketentuan perundang-undangan lantaran tak menjalankan rekomendasi Bawaslu tentang pemungutan suara ulang (PSU) terkait temuan kecurangan yang terjadi di TPS empat Lakambau.

Berdasarkan surat rekomendasi yang ditandatangani langsung ketua panwascam Batauga, Hardi Kamaru, panwascam meminta kepada KPU Busel melalui PPK Batauga untuk segera melakukan PSU di TPS empat Lakambau. Sebab di TPS tersebut telah ditemukan dua orang atas nama, Indra Saputra Darwis warga Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Armiana, Warga Salulemo, Baebunta, kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, ikut memberikan hak suaranya pada pemilihan anggota DPRD Busel dengan menggunakan KTP-el. Celakanya lagi, kedua nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb. Hal itu dibuktikan dengan formulir model A.DPK-KPU.

Nah, Berdasarkan ketentuan pasal 372 ayat (2) huruf d undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjelaskan bahwa pemungutan suara di TPS wajib di ulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti dalam proses pemungutan suara terdapat pemilih yang tidak memiliki KTP-EL dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb ikut memberikan hak suaranya di TPS tersebut.

Salah satu kontestan pemilu yang merasa dirugikan, Rusdianto ST menilai, ada upaya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak KPU agar proses PSU tidak dilakukan. Padahal semua syarat formil telah memenuhi unsur termasuk batasan waktu pelaporan 10 hari setelah pemungutan suara dilakukan. “Rekomendasinya sudah ada, kenapa KPU tidak menjalankan rekomendasi itu. Ini bertentangan dengan undang-undang,” ungkap caleg nomor urut satu, dapil satu partai Hanura itu.

Kata dia, tidak ada alasan KPU untuk tidak menjalankan rekomendasi tersebut, karena semua itu sesuai dengan amanah undang-undang.

Menanggapi hal tersebut, ketua KPU Busel, Ari Ashari mengatakan, pihaknya akan mengkaji dan menelaah kembali rekomendasi tersebut. Jika hasilnya telah ditemukan, pihaknya akan memberikan balasan ke Bawaslu. “in sha Allah secepatnya dan kita juga sudah menyurat ke pimpinan meminta petunjuk terkait rekom ini,” kata Ari saat di konfirmasi melalui pesan WhatsAppnya, Minggu, (8/4).

Saat ditanya apakah memungkinkan ada PSU di TPS tersebut, Ari mengaku menunggu hasil dari kajian yang dimaksud. “Tergantung nanti hasil kajian kami di KPU apakah memang memenuhi unsur untuk kita laksanakan dan tentunya secara formil dan materil. Itu sementara kita kaji dulu,” pungkasnya. (Dny)

You might also like More from author