KPU Busel Tolak Rekomendasi PSU Bawaslu

553 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Batauga-Setelah melakukan proses pengkajian dan telaah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buton Selatan (Busel) akhirnya menolak rekomendasi Bawaslu Busel terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Lakambau. Hal ini dikatakan ketua KPU Busel, Ari Ashari Apriadi, saat ditemui di gudang logistik KPU Busel di Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Betoambari, kota Baubau, Senin (29/4).

“Terkait dengan PSU Lakambau, memang tanggal 26 malam itu kita terima rekom panwas terkait kasus tersebut. Namun surat rekom itu resmi kami terima tanggal 27 April. Makanya kita lakukan pengkajian. Dan hasil kajian itu sudah kami sampaikan di Bawaslu dan sudah masuk sore ini sekitar pukul 15:00 Wita, melalui surat resmi,” ungkap Ari Ashari.

Dalam kajian tersebut, lanjutnya, pihaknya melihat apakah laporan tersebut memenuhi unsur secara formil dan materil sehingga memungkinkan untuk dilakukan PSU sesuai dengan rekomendasi Bawaslu. “Sehingga berdasarkan kronologi dan permasalahan yang ada, berkaitan dengan PKPU nomor 3 dan peraturan DKPP rekomendasi tersebut tidak memenuhi unsur,” tambah Ari Ashari.

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, batas waktu PSU yang diberikan hanya 10 hari, terhitung pasca pemungutan suara atau hari H. Sedangkan surat rekomendasi PSU Bawaslu masuk pada tanggal 27 April. Jika PSU ini dilakukan, maka itu bertentangan dengan ketentuan PKPU nomor 3 terkait terkait dengan batas waktu penyebaran formulir C6. ” Disitu dijelaskan bahwa sehari sebelum PSU dilakukan formulir C6 sudah harus disebar. Artinya, seharusnya tanggal 26 semua C6 itu sudah beres,” bebernya.

Kemudian persiapan logistik yang berkaitan dengan surat suara dan formulir lainnya sebagai kebutuhan TPS. Semua kebutuhan itu harus melalui jalur berkoordinasi dengan KPU provinsi dan KPU RI yang memakan waktu dalam hal proses pencetakan dan lain-lain. Belum lagi soal pendistribusian logistik dari pusat ke daerah, semua membutuhkan waktu. “Nah, maka dari itu dengan pengkajian ini kami keluarkan surat balasan ke Bawaslu pertanggal 29 bahwa PSU itu tidak bisa kita lakukan. Artinya, kami menolak rekomendasi PSU itu. Sebab jika kita lakukan maka kita juga melanggar aturan batasan waktu itu, mengingat sejumlah persiapan yang diuraikan itu,” kayanya.

Kendati begitu, lanjutnya, bukan berarti ruang PSU seperti yang tertuang dalam rekomendasi Bawaslu itu tidak dapat dilakukan. Hanya saja, putusan itu tidak melalui KPU melainkan peradilan mahkamah konstitusi (MK). “Mungkin akan menjadi sengeketa. Dan jika putusan PSU itu terjadi maka itu adalah putusan MK. Tapi kalau menurut kami secara tahapan dan lain-lain, PSU tidak bisa kita lakukan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bawaslu Busel, melalui ketua panwascam Batauga, Hardi Kamaru, meminta kepada KPU Busel melalui PPK Batauga untuk segera melakukan PSU di TPS empat Lakambau. Sebab di TPS tersebut telah ditemukan dua orang atas nama, Indra Saputra Darwis warga Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Armiana, Warga Salulemo, Baebunta, kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, ikut memberikan hak suaranya pada pemilihan anggota DPRD Busel dengan menggunakan KTP-el. Celakanya lagi, kedua nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb. Hal itu dibuktikan dengan formulir model A.DPK-KPU.

Nah, Berdasarkan ketentuan pasal 372 ayat (2) huruf d undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjelaskan bahwa pemungutan suara di TPS wajib di ulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti dalam proses pemungutan suara terdapat pemilih yang tidak memiliki KTP-EL dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb ikut memberikan hak suaranya di TPS tersebut. (Dny)

You might also like More from author