Terancam Pidana, Bawaslu Busel Kumpulkan Bukti Keterlibatan Penyelenggara Sehingga PSU

1,336 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

-Ketua Bawaslu: Termasuk masyarakat yang sengaja melakukan kecurangan

Batauga-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buton Selatan (Busel) terus mengumpulkan bukti-bukti terkait keterlibatan penyelenggara Pemilu ditingkat KPPS, PPS dan PPK yang mengakibatkan PSU di empat TPS di Busel. Tidak hanya ditingkat penyelenggara, Bawaslu juga akan menindak tegas masyarakat yang dengan sengaja membuat kecurangan saat pemungutan suara.

Ketua Bawaslu Busel, Mahyuddin mengatakan, pada prinsipnya pihaknya akan memberi kepastian hukum kepada para pelaku yang sengaja membuat pelanggaran sehingga terjadi PSU di empat TPS di Busel.

Khusus kasus PSU di Siompu Barat, lanjutnya, itu sudah masuk dalam registrasi untuk kemudian dibahas pada tingkat sentra gabungan hukum terpadu (gakumdu). “Saat ini kami sedang menunggu kasus di Batuatas. Jadi kami sedang mengumpulkan semua buktinya untuk kita bahas di tingkatkan gakumdu. Jika ditemukan dalam PSU itu ada keterlibatan dari penyelenggara entah itu KPPS, PPS atau PPK maka kita akan rekomendasikan ke komisi etik,” ungkap Mahyuddin saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/5).

Sementara ini, tambahnya, pihaknya sedang menangani kasus para pemilih yang seharusnya tidak boleh memilih karena tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK namun ikut memberikan hak suaranya pada kategori pemilihan DPRD.

Tidak hanya itu, Bawaslu juga sedang mendalami keterlibatan pihak tertentu yang diduga mengarahkan atau mengintruksikan kepada pihak penyelenggara tingkat PPS dan PPK untuk melakukan kecurangan. Jika itu terbukti, maka Bawaslu tidak segan-segan memberikan sangsi tegas hingga pidana kepada para pelaku sesuai dengan ketentuan pasal 545 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. “Namun walaupun Bawaslu menemukan ada dugaan pelanggan pidana namun pihak kepolisian dan kejaksaan melihat itu tidak memenuhi unsur maka tidak bisa juga kami menindaki, karena ketiga lembaga ini harus bersepakat. Tapi setiap penanganan dan setiap pelanggaran, itu pasti kita berikan kepastian hukum. Entah dihentikan atau dilanjutkan itu kita berikan kepastian hukumnya berdasarkan temuan dan laporannya,” jelasnya.

Sejauh ini, Bawaslu Busel telah menerbitkan empat rekomedasi PSU di empat TPS yang terbukti curang. Namun, KPU hanya bisa menyelenggarakan di tiga TPS saja karena alasan undang-undang. Kendati begitu, Bawaslu terus melakukan investigasi terkait sejumlah pelanggaran yang terjadi pada masa sebelum pemungutan suara, masa pemungutan dan masa pemungutan suara ulang (PSU), termasuk Keterlibatan ASN dalam politik praktis. “Untuk kasus ASN yang kena OTT sedang menjalankan salah satu caleg DPR RI dari partai Demokrat itu sudah masuk dalam pembahasan tahap kedua. Artinya kita akan kembali menyatukan persepsi dengan para penegak hukum terkait dengan bukti-bukti, alat bukti dan penuturan saksi-saksi yang kita panggil untuk mengklarifikasi kasus ini. Kemudian kita kembali membahasnya apakah kasus ini dinaikan ditingkatkan penyidikan atau tidak. Sebab kasus ini masih dalam tahap penyelidikan,” tuturnya.

Sejauh ini, kasus keterlibatan ASN dalam melakukan politik praktis di Busel baru satu orang. Namun Bawaslu masih terus menerima laporan dari masyarakat sesuai dengan Perbawaslu nomor 7 tentang temuan dan laporan. (Dny)

You might also like More from author