Pilkades Serentak, Puluhan Cakades Di Busel Wajib TPA

795 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Batauga-Empat dari 35 desa di Buton Selatan (Busel) yang akan menggelar pilkada serentak 25 Juni 2019 mendatang bakal mengikuti tes potensi akademik (TPA). Ini dilakukan menyusul jumlah calon kades di empat desa tersebut lebih dari lima orang.

Kadis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Busel, Amrin Abdullah mengungkapkan, keempat desa tersebut adalah desa Lampanairi dengan tujuh orang calon. Desa gunung sejuk, 10 orang calon. Desa Lawela Selatan, enam orang calon dan desa Hendea enam orang calon.

Berdasarkan ketentuan, lanjutnya, jumlah Cakades dibatasi paling banyak lima calon. “Nah, yang 31 desa ini semua berfariasi, namun tidak lebih dari lima. Data kita ini hanya dua desa yang memiliki dua calon yakni desa Watampe dan Watuampara, Siompu Barat,” ungkap Amrin Abdullah saat di kantornya, Selasa, (7/5).

Kata dia, pihaknya membatasi durasi waktu penetapan bakal calon sampai tanggal dua mendatang sehingga BPMD mulai mengumpulkan laporan nama-nama calon tetap dari BPD. Sedangkan panitia Pilkades sudah memproses nama-nama calon tersebut. “Mulai tanggal 10 ini sampai selesai lebaran dianggap masa kampanye, keterpilihan dan sebagainya. Sedangkan H-3 itu digunakan sebagai Minggu tenang,” tambahnya.

Ia mengaku, seluruh desa sudah melakukan itu sejak satu Mei lalu. Hanya saja, sebagian dari desa belum melaporkan hal tersebut ke BPMD. Padahal, laporan itu sangat penting karena berkaitan dengan pencetakan kertas suara. “Utamanya desa-desa yang jauh seperti yang tersebar di kecamatan batuatas. Yang sudah menyetor ini hanya wilayah di daratan seperti sampolawa dan Batauga. Tapi Kadatua ini belum ada juga yang laporkan. Sama dengan Siompu, belum juga ada yang laporkan ini,” bebernya.

Berkaitan dengan Anggaran, alumni IPDN ini mengaku jika tahun ini, anggaran Pilkades tidak dibolehkan dibebankan oleh desa. Seluruh Anggara itu dibebankan di daerah melalui OPD. Untuk tahun 2019 ini, anggaran Pilkades disimpan di BPMD dan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

BPMD dipercayakan mengatur pada persoalan teknis seperti honorisasi panitia Pilkades, pembentukan tim dan sebagainya. Sedangkan BPKAD mengatur pada persoalan keamanan dan ketertiban. “Untuk BPMD sendiri anggaran yang disiapkan itu sekitar Rp 380an juta untuk 35 desa. Dengan itu saya berharap, sampai dengan hari H tanggal 25 itu Pilkades ini berjalan lancar,” pungkasnya. Dny

You might also like More from author