Tak Miliki RTRW, Pembangunan di Busel Dinilai Tabrak Aturan

769 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Batauga-Pembangunan di Buton Selatan kembali mendapat sorotan dari aktifis lingkungan, La Ode Rusyamin. Pasalnya, sejak mekar sebagai daerah otonomi baru di Sultra 2014 lalu, hingga kini negeri berjuluk bumi Gajahmada itu belum memiliki dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Selain tak miliki RTRW, hampir semua pembangunan yang ada dan direncanakan tahun 2019 ini tak memiliki izin lingkungan. Sementara dalam ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa Setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

Menurut Rusyamin, dalam merencanakan pembangunan, pemerintah daerah di wajibkan memegang prinsip pola pembangunan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk melihat aspek ekonomi, sosial dan ekologi atau lingkungan hidup.

Lebih celaka lagi, lanjutnya, banyaknya lahan yang masih berstatus area peruntukan lain (APL) yang telah dibangunkan rumah permanen oleh masyarakat setempat. Sementara hingga kini Pemda belum melepaskan secara resmi lahan tersebut kepada masyarakat. “Misalnya di kecamatan Sampolawa. Disana masyarakat sudah bangun rumah permanen di lahan APL. Nah sekarang, apakah pembangunan itu sudah sesuai dengan RTRW? Polemik ini bisa jadi akan menimbulkan konflik sosial ditengah masyarakat. Ini salah satu contoh kecil yang terlihat didepan mata kita terkait dengan penggunaan APL,” tutur alumni IPB itu.

Ia menyebut, pembangunan tanpa RTRW itu ngawur dan tak terarah. Ibarat rumah, pembangunan di Busel tidak memiliki fondasi. “Karena setiap pembangunan daerah itu mengacu pada RTRW itu. Utamanya pola ruang. Disitu dijelaskan kawasan budidaya yang didalamnya mencakup kawasan perkantoran. Sama dengan kawasan lindung,” tambahnya.

Kata dia, apabila alibi Pemda Busel membangun berdasarkan RTRW induk atau RTRW Pemda Buton seperti tertuang dalam Perda Buton nomor 1 tahun 2014, pertanyaannya kemudian, bagaimana pola ruang kabupaten Buton memposisikan Buton Selatan. Apakah didalam RTRW Buton sudah menempatkan wilayah perkantoran di Batauga, Kan tidak. Nah, ini yang seharusnya dikroscek kembali oleh Pemda Busel. Pasalnya, berdasarkan Perda Buton yang ada, pembangunan perkantoran dan lainnya sat ini dominan tidak sesuai dengan pola ruang yang ada di kabupaten Buton saat itu.

Sejauh ini, perampungan dokumen RTRW Busel masih terkendala pada dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Celakanya, saat di kroscek di sirup LKPP, Pemda tidak menganggarkan perampungan dokumen KLHS tersebut. Artinya, perampungan dokumen RTRW dipastikan tertunda lagi tahun 2019 ini. “Jadi bisa kita katakan bahwa pembangunan di Busel itu tidak ramah lingkungan dan berbasis berkelanjutan. Karena dalam KLHS itu mengkaji daya dukung dan daya tampung lingkungan di Busel, tidak asal caplok. Ini pada konteks pembangunan berkelanjutan,” papar Yamin.

Artinya, jika pembangunan terus dilakukan tanpa merujuk pada RTRW, berarti banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda Busel. Namun bila Pemda kembali berkelik bahwa pembangunan itu sudah termuat di draf RTRW, itu tetap sebuah pelanggaran karena tidak disertakan dengan izin lingkungan. “Jadi dampaknya itu, Jika ada dari kelompok atau aktifis lingkungan yang melaporkan hal ini, maka konsekuensinya adalah pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH,” tegas Yamin.

Karena itu, putra terbaik Busel ini meminta kepada pemerintah Busel untuk segera menyelesaikan dokumen RTRW berbarengan dengan perampungan dokumen KLHS. Pun kalau KLHS telah rampung, bisa jadi RTRW akan berubah. Sebab KLHS ini bersifat ekorijen yang berbasis ekologi. “Solusinya, Pemda segera membuat tim terpadu. Sebab pembangunan sudah terlanjur berdiri. Dan tim ini harus partisipatif. Artinya melibatkan seluruh komponen masyarakat,” tutup Yamin.(dny)

You might also like More from author

Comments are closed.