Belum Miliki RTRW, Dewan Tuding Pembangunan Kantor di Masiri Syarat Pelanggaran

357 kali dilihat, 18 kali dilihat hari ini

Batauga-Polemik perampungan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Buton Selatan (Busel) telah lama menjadi sorotan DPRD, hanya saja pemerintah daerah terus berkelik bahwa proses penyusunan masih dalam perampungan. Hal ini dikatakan wakil ketua dua DPRD Busel, Aliadi.

“DPR sudah beberapa kali menanggil Bapeda kaitan dgn RTRW ini. Tapi jawaban pemda selalu bilang sudah progres trus. Pemerintah daerah harus serius dalam menangani RTRW ini, karna tanpa RTRW ini pembangunan akan amburadul, karna membangun tanpa ada pedoman,” kata Aliadi melalui pesan WhatsAppnya, Selasa, (21/5).

Ia mencontohkan rencana pembangunan delapan unit kantor yang menelan anggaran daerah hampir Rp 11 miliar di kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga. Pembangunan tersebut dianggap syarat pelanggaran karena belum memiliki dokumen lingkungan. “Kita belum tahu bagaimana kondisi lingkungan disana. Bagaimana peruntukan pola ruang di Masiri. Kemudian struktur tanah di Masiri itu layak untuk dibangun perkantoran atau tidak, semua itu harus ada KLHS nya yang tidak terlepas dari RTRW,” tambahnya.

Legislator Hanura sangat menyayangkan sikap pemerintah daerah yang membangun tanpa merujuk pada RTRW. Karena itu, dewan akan terus pro aktif dan serius menyikapi persoalan itu. Bahkan ia mengaku akan kembali memanggil Pemda untuk membahas khusus persolan RTRW itu melalui rapat kerja dewan.

Saat ditanya apakah ada langkah dewan menghentikan sementara proses pembangunan di Busel mengingat hal itu ilegal ” Nanti kita lihat perkembangannya setelah ada rapat kerja dengan Pemda. Sebab kita juga belum tahu apa jawaban Pemda nantinya,” pungkas ketua DPC Hanura Busel itu. (dny)

You might also like More from author

Comments are closed.