Bawaslu Busel: KPU Wajib Diskualifikasi Caleg Menggunakan Ijazah Palsu

648 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Batauga-Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buton Selatan (Busel), Mahyuddin mengaku bakal terus memantau kasus dugaan penggunaan ijazah palsu milik caleg terpilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), nomor urut satu, dapil dua Busel, H. La Opo. Jika terbukti, KPU wajib mendiskualifikasi caleg yang bersangkutan.

“Jadi ijazah itu tahapan ferivikasi itu sudah selesai, jadi kasusnya itu sudah masuk pidana murni atau umum. Jadi ranahnya kepolisian. Nanti setelah proses itu kemudian ada putusannya, itu yang kita eksekusi,” ungkap Mahyuddin saat dikonfirmasi melalui sambungan telponnya, Senin (17/6).

Kendati dibawa pada proses pembahasan sentra penegakan hukun terpadu (gakumdu), lanjutnya, kasus ini tak memungkinkan untuk dibahas. Pasalnya, tahapan itu telah selesai.

Berbeda dengan dugaan pelanggaran etik KPU. Pihaknya akan mengambil sikap apabila telah ada putusan pengadilan yang membuktian ijazah tersebut benar-benar palsu atau ilegal. “Menyangkut soal KPU, kita akan mengambil langka apabila sudah ada putusannya,” tambahnya.

Ia mengaku telah mengkonformasi KPU terkait kasus ini. Hasilnya, KPU mengaku belum pernah melakukan verifikasi terkait dengan sejumlah dokumen ijazah para caleg lantaran banyaknya ijazah para caleg dikeluarkan oleh pemerintah daerah diluar Busel. Disisi lain, ruang yang diberikan undang-undang untuk memverifikasi ijazah tersebut sangat sempit.

Kendati begitu, bukan berarti KPU mengurungkan tugasnya untuk melakukan ferivikasi. Sebab tahapan itu merupakan amanah undang-undang yang wajib dilakukan. “Terhadap kasus ini baiknya ada laporan dulu dikepolisian baru kita melangkah,” jelas Mahyuddin.

Ia kembali menegaskan jika pihaknya akan terus memantau dan melakukan penelusuran terkait kasus ini. Persoalan palsu atau ilegalnya ijazah tersebut ia menyerahkan sepenuhnya pada penegak hukum. “Kalau memang putusan pengadilan itu terbukti ijazah itu palsu, maka KPU wajib mendiskualifikasi calon tersebut. Karena bisa jadi juga kasus ini adalah kelalaian KPU,” nilainya. (Dny)

You might also like More from author