Kiara Gelar Diskusi Publik Soal RZWP3K

142 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Baubau-Dalam rangka memperingati delapan tahun putusan Mahkama Konstitusi (MK) terkait undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yayasan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan Indonesia (Kiara) bersama Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sultra, menggelar diskusi publik disalah satu warkop di kota Baubau, Sabtu, (22/6). Kegiatan yang dimulai pukul 10:00 Samapi 15:00 Wita itu dihadiri para Non Governmnet Organization (NGO) dan praktisi kelautan dan perikanan Sultra.

Pendiri Kiara sekaligus pemateri pada kegiatan kegiatan itu, Armand Manila, menjelaskan, sebelumnya Kiara bersama koalisi NGO nasional dan gabungan masyarakat adat pesisir indonesia melakukan judicial review terhadap undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Atas pengajuan itu, MK kemudian mengeluarkan empat poin keputusan yang tertuang pada putusan MK nomor 3 tahun 2010.

Keempat putusan itu masing-masing hak untuk mengakses dan melintasi laut. Kedua, hak untuk mendapatkan perairan yang bersih. Ketiga, hak untuk mendapatkan sumber daya pesisir dan kelautan, terakhir hak untuk mempraktekan adat istiadat yang berlaku dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut. “Dari hasil revisi undang-undang 27 ini kemudian lahirlah undang-undang nomor satu 2014 tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Didalam undang-undang nomor satu 2014 ini terdapat aturan yang mengatur tentang izin lokasi dan izin pengelolaan. Nah, untuk mendapatkan izin ini setiap daerah wajib mengantongi dokumen RZWP3K,” jelas mantan legislator kota Baubau itu.

Kata dia, kegiatan ini merupakan rangkaian yang sebelumnya di lakukan di Jakarta dan menyasar para pelaku NGO dengan harapan para pelaku NGO ini dapat mengkritisi perda di wilayahnya masing-masing. “Kami juga sengaja melibatkan eksekutif direktur WALHI Sultra sebagai pembicara karena saat pengajuan judicial review di MK beberapa waktu lalu itu bersama WALHI didalamnya. Selain itu, WALHI Sultra juga salah satu pihak yang terlibat dalam penyusunan Perda RZWP3K Sultra,” ungkapnya.

Selain mengkritisi Perda, lanjutnya, keterlibatan NGO juga diharapkan dapat mengontrol Raperda Sultra terkait RZWP3K apakah berpihak kepada rakyat atau tidak. Disamping itu, pemerintah provinsi juga diharapkan lebih ketat dan selektif dalam menerbitkan izin lokasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. “Karena jangan sampai justru perda RZWP3K nomor 3 tahun 2019 yang sudah di tetapkan oleh Pemprov dan DPRD Sultra¬† itu justru merugikan masyarakat,” harapnya.

Ditempat yang sama, Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Saharuddin mengapresiasi kegiatan berbasis pesisir dan kelautan itu. Sebab, kegiatan yang membahas soal kebijakan pembangunan daerah pada sektor pesisir dan pulau-pulau kecil seperti ini telah jarang dilakukan. Yang ada saat ini malah diskusi soal politik yang baginya sudah hambar. “Hadirnya diskusi publik ini memberikan warna baru serta kembalinya gerakan sosial yang selama ini serasa hilang. Lima tahun terakhir ini hampir tidak pernah kita lihat diskusi seperti ini. Bagaimana layaknya sebuah pembangunan di kota maupun di kabupaten,” paparnya.

Menurutnya, lahirnya diskusi ini seolah membuka kembali pencerahan dan pengetahuan soal kebijakan pemprov. Apalagi, kota pemilik benteng terluas di dunia ini sedang menyongsong cita-cita besarnya yakni pemekaran Kepulauan Buton (kepton). “Disaat kita diskusi persoalan rencana zonasi, orang tua kita di provinsi juga sedang bersilaturahmi untuk rencana pemekaran provinsi baru,” nilainya.

Meski tak seramai seperti diskusi publik lainnya, lanjutnya, kualitas pertanyaan, pernyataan serta tanggapan dari para peserta sangat luar biasa. Seharusnya, diskusinya seperti ini dilakukan sebulan sekali secara tematik yang dihadiri oleh lintas sektor. “Hari ini yang hadir ada praktisi perikanan yang sudah puluhan tahun di Sultra seperti, Madina dan Hasmar. Mereka ini sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia ini. Kemudian ada aktifis NGO yang selama ini kalau saya bilang sudah berserakan. Tapi sekarang sudah kumpul kembali, saya kira ini modal,” tambahnya.

Jika kegiatan serupa kedepannya digelar kembali, ia lebih menitik beratkan pada persoalan pembangunan berkelanjutan. Apalagi, dunia memandatkan kepada seluruh negara untuk lebih memperhatikan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. “Nah, Dari 17 tujuan program dunia tersebut, poin ke 14 merupakan salah satu yang sedang di bahas saat ini,” tutup pria berdarah Wakatobi itu. (Dny)

You might also like More from author