Aksi Protes Tambang Galian C di Busel Nyaris Ricuh

603 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Batauga-Selain kekayaan hutan, Buton Selatan (Busel) terkenal dengan daerah penghasil material pasir. Kecamatan Batauga diketahui sebagai penghasil pasir terbesar di bumi Gajahmada itu. Hampir seluruh pembangunan infrastruktur di kota Baubau menggunakan pasir dari Busel.

Ironisnya, aktifitas penambangan galian C ini dikelola secara ilegal. Pemerintah daerah seolah acuh dengan persoalan ini. Padahal aktifitas ilegal ini sudah merembet sampai di wilayah kepulauan, Siompu dan kadatua.

Hal ini yang kemudian diprotes sekelompok gerakan mahasiswa muda (gema) Busel melalui aksi unjukrasa, Senin (1/7). Namun aksi itu tak berjalan mulus. Sejumlah ASN dan beberapa honorer mencoba menghentikan jalannya aksi lantaran tidak terima sikap salah satu peserta aksi yang berorasi dengan menggunakan bahasa tak senonoh. Mereka mengamuk dan mencoba menghentikan jalannya aksi. Namun upaya itu dapat diredam oleh aparat kepolisian yang sejak awal mengawal jalannya aksi.

Jendral Lapangan, La Ode Armeda Satrian Said mengatakan, berdasarkan hasil penelusurannya, aktifitas penambangan pasir di Busel tak memiliki izin. Itu diketahui melalui kepala dinas lingkungan hidup (DLH) Busel, La Ode Mpute. Kendati begitu, ia tak menapikan jika persoalan izin merupakan kewenangan pemerintah provinsi. “Memang yang menerbitkan izin penambangan pasir itu kewenangan Pemprov Sultra,” ungkap La Ode Armeda Satrian Said.

Kata dia, berdasarkan ketentuan UU nomor 4 tahun 2009 pasal 158, para penambang liar merupakan perbuatan pidana. “Namun kasihan kalau masyarakat yang kita laporkan. Tapi menurut pak kadis (La Ode Mpute, red), mereka sudah melaporkan itu di polisi,” bebernya.

Ia mangaku tak miliki niat mendesak pemerintah untuk melaporkan masyarakat lantaran melakukan penambangan ilegal tersebut. Mereka hanya meminta kepada pemerintah agar berupaya melegalkan aktifitas itu agar masyarakat bebas melakukan penambangan. “Nah, jika dalam waktu satu Minggu ini Kadis LH tidak melakukan upaya perbaikan maka kami minta Bupati agar mencopot kadis LH,” ujarnya.

Perlu diketahui, aktifitas penambangan pasir secara ilegal saat ini terjadi di Masiri, Laompo, Lakambau dan bandar Batauga, kecamatan Batauga. Sementara di wilayah kepulauan terjadi di Kadatua dan Pulau Siompu. (Dny)

You might also like More from author