“Kado” HUT Ke-Lima, Plt Bupati Busel Dikejar Massa

1,276 kali dilihat, 11 kali dilihat hari ini

Batauga-Puluhan pemuda dan mahasiswa yang datang dari tujuh kecamatan Se-Buton Selatan (Busel) menggelar aksi unjukrasa, Senin (22/7). Dalam aksinya, massa mengejar PLT. Bupati Busel, H. La Ode Arusani yang berusaha melarikan diri karena menolak menemui peserta aksi.

Peristiwa itu terjadi saat sidang Paripurna hari jadi Buton Selatan yang kelima sebagai daerah otonom baru di Sultra yang digelar di gedung Lamaindo, kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga. Saat melarikan diri, massa sempat menghadang mobil dinas nya. Namun Arusani mengintruksikan kepada sopirnya untuk menerobos kerumunan massa.

Salah satu peserta aksi, Irwan Syah, mengaku kesakitan saat tertabrak mobil dinas merk Toyota Fortuner itu. Namun ia terus berusaha menahan laju mobil yang terus manarik gas. “Sampai sekarang masih sakit saya rasa pinggangku karena saya ditabrak tadi,” ungkap warga Busoa itu.

Informasi yang didapat, Arusani menolak bertemu demonstran hanya untuk memenuhi undangan Pemda Buton. Massa yang geram tak bertemu Arusani kemudian melanjutkan aksinya di kantor sekretariat daerah Busel. Disana massa merusak sejumlah kantor yang dianggap gagal dalam menjalankan tugas pemerintahan. Tercatat delapan kantor menjadi sasaran amuk massa. Kantor tersebut adalah Bapeda, Inspektorat, Bagian Hukum, ULP, Bagian Keuangan, Bagian Umum dan Kantor Bupati. Salah satu peserta aksi yang juga jenderal lapangan, La Ode Masrizal Mas’ud mengalami luka pada bagian kepala akibat terkena pecahan kaca.

Massa kemudian melanjutkan aksinya di kantor sekretariat DPRD Busel yang terletak di kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga. Disana suasana kembali ricuh saat massa mencoba masuk bertemu dengan anggota dewan mendapat perlawan dari Satpol-PP yang bertugas. Ditambah lagi seluruh ruangan kantor tertutup sehingga pertemuan harus terpenting sejenak. Salah satu peserta aksi yang geram dengan itu meluapkan emosinya dengan memecahkan kaca ruang bagian keuangan. Sedangkan massa lainnya berusaha mendobrak pintu ruang sidang DPRD.

Tak berselang lama, massa akhirnya diterima untuk berdialog bersama dewan. Melalui koordinator mimbarnya, Almaeda, dan sejumlah koordinator kecamatan lainya, tercatat lebih dari 10 tuntutan massa dalam aksi bertemakan “evaluasi lima tahun Buton Selatan Beradat”. Diantaranya meminta kejelasan terkait dugaan penggunaan ijazah palsu milik caleg PDIP terpilih dapil empat Busel, La Ode Armada. Pelantikan mantan terpidana kasus narkoba pada jabatan Kabid kebudayaan Busel, Fahrul. Pengangkatan kepala rumahtangga (KRT) Rumah jabatan (Rujab) bupati Busel, Gunawan, yang belum memenuhi syarat kepangkatan. Polemik RTRW yang hingga kini belum rampung padahal sudah menelan anggaran daerah miliaran rupiah. Pelantikan sekretaris dewan yang tidak mengantongi rekomendasi unsur pimpinan DPR, La Ode Nurnani. Pembagian bantuan kapal yang tidak sesuai petunjuk teknis (juknis) di kecamatan Siompu. Penertiban penambangan galian C secara ilegal. Kegiatan pembangunan daerah yang tanpa memiliki dokumen lingkungan. Pembangunan pasar yang hingga kini terbengkalai, ganti rugi atas tumpahan minyak di masiri, Majapahit dan desa Bola serta peningkatan taraf kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita pemekaran yang hingga kini belum dirasakan masyarakat Busel.

Dari sejumlah tuntutan itu, massa meminta kepada DPR untuk segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan semua persoalan tersebut sebelum massa periode dewan 2014-2019 berakhir Oktober mendatang.

Menanggapi hal itu, ketua DPRD Busel, La Usman yang memimpin jalannya pertemuan mengaku akan membahas secara internal pembentukan pansus itu. Sabab sesuai dengan ketentuan dewan, pembentukan pansus memiliki mekanisme dan persetujuan seluruh anggota. “Kita akan bebas dulu ditingkat internal,” kata La Usman.

Berbeda dengan wakil ketua dua DPRD Busel, Aliadi. Kata dia, pihaknya sudah beberapa menyuarakan persoalan ini. Hanya saja hingga kini pemerintah daerah seakan acuh dengan persoalan tersebut. Bahkan beberapa kali ia telah memanggil PLT bupati Busel, Arusani untuk mengklarifikasi persoalan yang terjadi dalam birokrasi. Namun hingga kini Arusani belum juga beritikat baik menemui DPR. “Saya ini beberapa kali panggil bapeda, lingkungan hidup dan SKPD lainya untuk masalah ini, hanya semua tidak ada jawaban pasti. Misalnya soal KLHS RTRW. Saya sudah beberapa kali panggil kadisnya,” kata ketua DPC Hanura Busel itu.

Kendati begitu, Dewan berjanji akan menyelesaikan semua polemik yang terjadi di daerah. Bahkan ia berterimakasih kepada peserta aksi yang peduli dengan daerah. Karena itu, ia meminta kepada seluruh peserta aksi untuk menghadiri rapat kerja dewan bersama pemerintah eksekutif Rabu, (24/7) mendatang. Dny

You might also like More from author