Terbukti Korupsi, Tiga ASN Busel Dipecat Secara Tidak Hormat

1,295 kali dilihat, 8 kali dilihat hari ini

Batauga-Sebanyak tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) Buton Selatan (Busel) dipastikan dipecat secara tidak terhormat. Pemecatan tersebut dilakukan karena ketiganya terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan daerah.

Kepala badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia (BKDSDM) Busel, La Ode Firman Hamzah menuturkan, dua dari tiga nama itu telah masuk dalam daftar catatan badan kepegawaian negara (BKN) itu masing-masing mantan Sekdin Kesehatan Busel, Drs Hamid dan Drs Kadir. Khusus kasus, Drs Kadir, kasus yang menimpanya saat yang bersangkutan masih bertugas di Pemda Buton Utara (Butur). “Sedang yang satu ini belum ada namanya di BKN. Hanya saja kasus yang dialami yang bersangkutan bersamaan dengan kasus yang dialami Drs Hamid,” tuturnya.

Kata dia, pada dasarnya Pemda Busel sudah menindaklanjuti persoalan tersebut. Hanya saja, berkas yang bersangkutan belum diserahkan ke BKN. “Jadi proses pemecatan itu berdasarkan keputusan menteri bersama terhitung sejak sk itu dikeluarkan. Yang jelas kami sudah memproses itu, dan dipastikan tahun ini pemecatan itu sudah terhitung,” tambahnya.

Lebih jauh dikatakan, seluruh nama tersebut akan menjalani proses pemecatan secara tidak terhormat. Adapun beberapa ASN yang sudah atau sedang menjalani proses hukum tindak pidana murni sedang dalam pemantauan. Apabila para ASN tersebut menjalani hukuman diatas dua tahun sesuai dengan putusan pengadilan, Pemda akan mengusulkan pemecatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Serupa dengan kasus pelanggaran netralitas ASN. Dalam catatan BKN, tiga nama masuk dalam laporan pengawas pemilu. Ketiganya adalah Rudiani, honorer madrasa sanawiah Busel. Kemudian, Zainuddin dan Saiful SKM. Ketiganya dilapor karena mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah 2018 lalu.

Pelanggarannya itu netralitas dan Tipikor. Jadi data Busel yg ada di KSN yang akan di pecat itu tiga orang. Pertama, Rudiani, honorer madrasa sanawiah Busel. Kita juga sudah klarifikasi terkait yang bersangkutan bahwa dia bukan PNS. “Tapi dalam hasil pemeriksaannya ternyata ketiganya bukan pelanggaran ASN. Dan kemudian BKN meminta daerah untuk mengklarifikasi itu,” pungkasnya. (Dny)

You might also like More from author