Mantan Ketua PWI Sebut Pergub dan Perbub Bentuk Produk Hukum Otoriter

42 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Kendari- Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulawesi Tenggara Yamin Indas menyarankan kepada seluruh masyarakat Pers di Sultra segera mengambil langkah kongkrit menyikapi Pergub Sultra dan Perbub Buton Tengah yang mengatur tentang pencitraan media.

Yamin Indas menilai Pergub dan Perbub merupakan bentuk produk hukum yang otoriter. Hal tersebut dikatakan Yamin Indas saat bincang bincang di Kantor Gubernur Sultra, Senin (1/8/2019).

Dewasa ini, kata Yamin Indas, publik dapat lebih cepat mengakses informasi melalui media online atau media cyber. Karena itu peraturan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan UU No 40 tentang Pers tidak boleh dibiarkan.

“Organisasi media online dan apapun namanya harus segera mengambil sikap, berkonsultasi dengan dewan pers,” ujarnya.

Dia menambahkan, seharusnya pemerintah melakukan koordinasi dengan dewan pers sebelum membuat pergub dan Perbub. Apalagi yang diatur dalam Pergub dan Perbub menyangkut sertifikasi perusahaan pers.

Sebab ada banyak yang perlu dipahami oleh kepala daerah terkait UU Pers dan peraturan dewan pers. Salah satunya bahwa ferivikasi perusahaan pers tidak mudah. Sekarang ini dewan pers telah membuat peraturan bahwa media massa dapat tersertifikasi kalau pemimpin redaksi media telah mengantongi sertifikat kompetensi Utama.

Sementara ujian untuk kompetensi utama butuh waktu bertahun tahun setelah melalui uji kompetensi madya dan muda. (ADM)

You might also like More from author