Deklarasi Ganti Bupati di Malino Dinilai Sebagai Contoh Sikap Politisi Haus Kekuasaan

397 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

-Pomili Womal: Deklarasi itu Bukan Ganti Bupati Namun Penyatuan Visi Misi Lintas Parpol

Batauga-Deklarasi ganti bupati Buton Selatan yang didengungkan lima partai politik (parpol) di Buton Selatan (Busel) mendapat kecaman dari koordinator Divisi Advokasi Pusat Studi Hukum dan Demokrasi (PSHD) Sultra, Marsin Pancasila. Marsin menyebut, deklarasi ganti Bupati hanya membuka watak asli para politikus Busel yang harus kekuasaan.

“Bayangkan saja, pemerintahan definitif daerah ini baru berjalan satu tahun, lalu sudah ada parpol yang deklarasi ganti Bupati. Selain tidak ada manfaatnya, deklarasi ini menunjukkan parpol-parpol ini hanya haus kekuasaan,” ungkap Marsin melalui pesan Facebooknya, Selasa, (4/8).

Marsin menduga, kelima parpol penggagas deklarasi di Malino Sulawesi Selatan (Sulsel) itu tidak memiliki prestasi sebagai jualan dalam menghadapi pilcaleg 2019. Sedangkan jika dilihat kembali, pilkada Busel masih tersisa lebih dari lima tahun.

Pria yang akrab disapa Moko ini menilai, seharusnya para petinggi parpol ini lebih memberi pendidikan politik baik kepada masyarakat agar dampak positif pemekaran bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Ibarat bayi, Busel ini butuh perhatian dan kontribusi banyak pihak termasuk di dalamnya partai politik sebagai pilar demokrasi agar daerah ini bisa maju dan berkembang secara baik. Bukan malah ribut bicara soal pemilihan Bupati,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Masrin mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam menentukan pilihan dalam memilih parpol serta calon anggota legislatif yang pada 2019 mendatang. Sebab baik buruknya daerah ini bergantung pada pilihan politik masyarakat juga.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua satu DPRD Busel, Pomili Womal, membantah semua tudingan tersebut. Kata dia, tidak ada deklarasi ganti Bupati di Malino Sulawesi Selatan seperti yang beredar di dunia maya. Yang ada hanyalah penyatuan visi misi lintas parpol dalam membangun busel kearah yang lebih baik. “Terlalu naif kita katakan itu deklarasi ganti Bupati. Yang kita bahas hari itu bagaimana diantara para pemangku kebijakan daerah ini menyatukan visi dan Misi untuk kebaikan daerah,” ungkap Pomili saat ditemui dipasaran tua Laompo.

Ia juga membantah tudingan yang mengatakan bahwa dirinya haus kekuasaan. Sebab tidak sedikit calon Bupati Busel yang ia tolak saat meminta dirinya untuk menjadi wakil bupati pada pilkada lalu. “Kalau ada yang nilai saya haus kekuasaan itu dari sisi mana? Banyak yang minta saya untuk jadi wakil tapi saya tolak dengan alasan saya masih konsen dilegislatif,” ungkapnya.

Ketua partai Demokrat menegaskan, DPR wajib mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah tanpa melihat siapa Bupatinya. Terkait dengan pergantian Bupati itu masih terlalu dini dibahas. “Jadi menurut saya apa yang beredar di dunia maya terkait dengan deklaraai ganti Bupati itu tidak benar. Belum sejauh itu kita berbicara terkait dengan pemimpin Daerah. Saya kira tidak. Bagi saya ini terlalu pagi,” tandasnya.

Ia berharap kepada masyarakat untuk tidak terkecoh dengan hal-hal yang berbaur politisasi. Sebab itu dapat mengganggu stabilitas jalannya pemerintahan di Busel. “Harapan saya jangan kita terkecoh dengan karena bahasa seperti ini dipolitiasasi. Saya tidak bingung dengan hal ini saya masih konsen hari ini dalam pembangunan daerah,” tutuupnya. (Dny)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.