Koaliasi Masyarakat Sekitar Hutan Sultra Persoalkan Pemberian Izin PT Cakra Mega Lestari

KEPTONNEWS.COM- Perhutanan sosial yang lahir diera pemerintahan Pak Jokowi pada tahun 2016 melalui Permenhut No. 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial adalah solusi bagi konflik tenurial yang terjadi antara masyarakat sekitar hutan, korporasi dan Pemerintah.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menjelaskan, melalui program perhutanan sosial, masyarakat sekitar hutan yang miskin dan rawan pangan mempunyai peluang untuk meningkatkan kesejahteraannya, dengan pemanfaatan sumber daya hutan yang lestari. Hal itu disampaikan Siti Nurbaya saat menghadiri High Level Roundtables for Climate Actions for Zero Hunger (SDG2) COP 23 UNFCCC, di Bonn, Jerman, Selasa, 14 November 2017.

Namun, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Gularaya seluas -+ 134.149 hektar hampir 59 ribu hektar akan diserahkan kepada Korporasi swasta, yakni PT. Cakra Mega Lestari melalui upaya Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Izin Usaha Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPIUHHK-HTI).

“Kondisi tersebut, dinilai oleh Koalisi
Masyarakat Sekitar Hutan Sulawesi Tenggara bisa menjadi pemicu konflik tenurial di wilayah KPHP Gularaya antara masyarakat sekitar hutan, korporasi dan Pemerintah,” kata Apriluddin, SH melalui releasenya yang diterima keptonnews.com.

Alasannya, lanjut Apriluddin, jika izin diberikan kepada korporasi, maka permohonan Perhutanan Sosial yang diajukan oleh masyarakat sekitar hutan melalui Koperasi, Kelembagaan Masyarakat Desa (BUM Desa) dan Kelompok Tani Hutan (KTH) di KPHP Gularaya kini terancam tidak diberikan.

Hal ini di sebabkan karena areal Permohonan Perhutanan Sosial yang diajukan oleh masyarakat sekitar hutan setempat. Ternyata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen PHPL telah berupaya memberikan IUPIUHHK-HTI kepada korporasi PT. Cakra mega lestari.

Rencananya, pada tanggal 16 April 2018 beberapa perwakilan masyarakat sekitar Hutan dan beberapa Organisasi non Pemerintah di Sultra akan menghadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna mengadukan persoalan Perhutanan Sosial di Sulawesi Tenggara.

Ironi memang harapan Presiden Republik Indonesia Ir.H.Jokowidodo tentang Perhutanan Sosial, dimana Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera mengambil langkah kongkrit untuk mewujudkan kebijakan perhutanan sosial guna membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan, namun Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen PHPL berupaya memberikan izin kepada Korporasi.

“Untuk itu harapan kami dari Koalisi Masyarakat sekitar Hutan Sultra serta Galang Kemajuan Jokowi Sulawesi Tenggara sangat berharap Presiden RI Indonesia melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar segera mengevaluasi upaya pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan-hutan tanaman industri kepada korporasi PT. Cakra Mega Lestari seluas 59 hektar,” kata Apriluddin SH.

Dia menambahkan, akan lebih memberikan dampak kesejahteraan masyarakat jika lebih memprioritaskan program perhutanan sosial yang diajukan oleh masyarakat sekitar hutan yang berada di areal KPHP Gularaya.
(is)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.