Pemda Busel Genjot Pembangunan Dari Kelurahan dan Desa

205 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Batauga-Percepatan pembangunan Buton Selatan (Busel) melalui sektor Kelurahan dan Desa terus digenjot. Hal ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi percepatan pembangunan dan tertip administrasi Keluarahan dan Desa yang digelar di aula kantor Bupati Busel belum lama ini.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Busel, Amrin Abdulah mengatakan, dalam rapat tersebut diharapkan agar pemerintah desa segera memasukan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran desa tahap dua 2018 untuk bisa kemudian mendapatkan anggaran desa tahap tiga. “Jadi dengaan adnya ini tidak yang lompat tahun atau sesuai dengan target pemerintah, karena dana desa itu selesai di Bulan desember,” ungkap Amrin Abdulah saat ditemui usai rapat.

Sebenarnya, lanjut Amrin, batas untuk memasukan LPJ masih panjang. Namun itu hanya bentuk peringatan pemda terhadap pemerintah desa. Sebab mekanisme tahapan pencairan dana desa terjadi perubahan. “kalau dalam aturan itu nanti bulan sembilan sampai bulan sepuluh, hanya diingatkan memang dari sekarang. Karena dana desa itu tidak seperti tahun lalu yng pencairannya itu empat kali, kalau sekarang itu tinggal tiga kali,” tambahnya.

Pertemuan yang dihadiri langsung Plt Bupati Busel, H La Ode Arusani itu sempat membahas percepatan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikana Terpadu. Arusani meminta agar pemerintah desa meningkatkan kembali setiap koperasi yag ada di Desa. Artinya, koperasi Desa yang selama ini belum memiliki unit kerjadi disektor kelautan dan perikanan diharapkan untuk segera dibuka. “Jadi secara teknis sudah ada koperasi di desa, hanya perlu diikembangkan lagi. Artinya koperasi yang ada di daerah pesisir ini masih menggunakan koperasi nelayan, jadi diharapkan wilayah yang masih memiliki koperasi nelayan ini agar mengaktifkan kembali koperasinya karena bantuan yang akan turun nantinya ini diperuntukan untuk koperasi nelayan yang memiiki badan usaha,” tambahnya.

Berdasarkan data yang ada, jumlah koperasi yang tersebar di Busel berjumlah 80. Sedngkan untuk koperasi nelayan belum mencapai 10 unit. Selebihnya berupa Hoome industri dan sejenisnya yang tidak berkaitan dengan koperasi. “Jadi sesuai dengan juknis yang dipaparkan oleh pihak DKP tdi bahwa, seluruh koperasi ini harus berbadan hukum. kedua pergerakan usaha koperasi tersebut bergerak di bidang budidaya atau yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Ini sesuai dengan menteri susi,” pungkas Alumni IPDN ini. (Dny)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.