Pengolagan Jati Rugikan Daerah

298 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Batauga-Program pemerintah pusat yang tertuang dalam P 83 terkait perhutanan sosial di lingkungan Wasambua, Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga nampaknya sudah tidak sesuai Nota Kesepakatan Kerjasama (NKK) antara kelompok tani Wadalima, Pemerintah Pusat melalui KPHP La Kompa dan Pemerintah daerah Buton Selatan (Busel). Celakanya lagi, ketua kelompok tani Wa Dalima yang diketahui adalah Arifin Pando malah membuat akta jual beli jati dengan CV. Pola Sejaterah yang ditandatangani oleh Sehe Maaruf.

Hal ini yang kemudian memancing reaksi anggota kelompok tani wadalima. Mereka menilai, ketua kelompok tani wadalima, Arifin Pando sengaja mengabaikan esensi program kementerian tersebut. Faktanya, Arifin Pando tidak pernah melibatkan anggotanya dalam setiap aktifitasnya didalam hutan. “roh dari program ini adalah pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Nah masyarakat sekitar hutan itu dimanifestasikan dalam bentuk kelompok tadi wadalima yang beranggotakan lebih dari 200 orang. Kelompok tani ini terhimpun dalam tiga kelurahan yakni masyarakat kelurahan Busoa, Lakambau dan Laompo,” kata salah satu anggota kelompok tani Wadalima, Sarifuddin Ihu saat ditemui wartawan ini.

Disamping pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, lanjutnya, ada pola kemitraan yang dibangun antara kelompok tani wadalima, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Namun yang terjadi hari ini, kegiatan yang ada di lokasi itu adalah penebangan kayu jati yang dilakukan oleh orang yang bukan dari kelompok tani yang sengaja didatangkan dari luar. Yang datangkan ini mungkin ketua kelompok tani atau investor saya belum tahu. Yang jelas kalau kita lihat lebih jauh tanya Arifin Pando,” tambahnya.

Ia menilai, Jika dalil yang digunakan Arifin Pando dalam merambah jati tersebut untuk membuka area pertanian, harusnya seluruh pohon yang tumbuh di area tersebut juga turut dibersihkan. Nmaun yang terjadi hari ini hanya pohon jati saja yang ditebang. “Disitu ada kayu kelas dua dan kayu yang lain, harusnya itu dibersihkan. Kalau betul kegiatan yang dilakukan saat ini betul-betul seperti program kemitraan seperti yang dimaksud dalam P83 itu.

Sesuai dengan data yang ia terima, jumlah pohon jati yang sudah terolah dalam bentuk balok dilokasi berjumlah 1200 kubik. Dari jumlah tersebut, seharusnya lahan yang bakal dijadikan lokasi pertanian dan perkebunan tersebut sudah terbentuk. “Namun yang terjadi saat ini hanya perambahan kayu jati yang dilakukan oleh ketua kelompok tani, Arifin Pando dan Investornya. Saya juga tidak tau apa nama perusahaannya, namun berdasarkan akta notaris yang dibuat oleh Sehe Maaruf yang mewakili Investor, nama perusahan itu CV. POLA SEJATERAH,” ungkapnya.

Upaya pencegahaan dugaan kejatahan yang dilakukan oleh ketua kempok tani wadalima, Arifin Pando ini sudah sampai di tingkat provinsi. Bahkan pemprov melalui dinas kehutanan telah mengeluarkan surat nomor 204/57/2018 terkait pemberhentian sementara aktifitas penebangan kayu di area kemitraan tersebut. Namun hingga kini pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) La Kompa tidak pernah menindak lanjuti surat tersebut. Bukan hanya KPHP Lakompa saja, Pemerintah Busel seharusnya juga tidak boleh tutup mata dengan persoalan ini, sebap dalam nota kesepakatan kerja, pemda mendapat 5 persen dari hasil kemitraan tersebut. “Ini sama saja merugikan daerah,” tambahnya.

Sedangkan ketua kelompok tani wadalima, Arifin Pando menolak memberikan penjelasan saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya. “Nanti saya hubungi,” singkat Arifin.(
Dny)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.